JAKARTA – Sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada penyajian makanan, tetapi juga menjadi bagian dari proses edukasi siswa. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, penerapannya perlu disertai pemahaman yang tepat agar dapat berjalan sesuai dengan kondisi di sekolah.
Menurut Sudaryono, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam uji coba sistem tersebut adalah keterlibatan siswa dalam kegiatan setelah makan, termasuk mencuci ompreng atau wadah makanan.
Ia menjelaskan, aktivitas tersebut merupakan bagian dari edukasi. Namun, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan usia dan kemampuan siswa, sehingga sekolah tidak bisa menerapkan pendekatan yang sama untuk seluruh jenjang kelas.
“Karena kan nggak bisa saat-saatnya kita datang ke situ terus kita berharap siswanya pasti paham gitu. Atau misalnya Pelaksanaan di SD kelas 1 kelas 2, nah itu kan beda sama kelas SD kelas 6 sama kelas 5, itu beberapa-beberapa hal yang harus kita lakukan,” kata Sudaryono.
Karena itu, edukasi kepada pihak sekolah menjadi salah satu catatan dalam pelaksanaan uji coba. Pemahaman tersebut diperlukan agar guru dan pihak sekolah dapat mendampingi siswa dalam menjalankan sistem prasmanan.
Sudaryono mengatakan, kesiapan sekolah menjadi bagian penting karena penerapan sistem ini berpotensi menambah pekerjaan. Hal serupa juga berlaku bagi dapur penyedia MBG yang harus siap menjalankan mekanisme tersebut.
Di tengah perbincangan mengenai keterlibatan siswa dalam kegiatan mencuci ompreng, Sudaryono menilai edukasi perlu menjadi bagian dari pembahasan. Ia menyebut praktik serupa juga dijalankan di sejumlah negara.
“Padahal, itu memang bagian dari edukasi. Jika melihat praktik di banyak negara, hal serupa juga dilakukan. Bahkan, orang kagum dengan penerapan MBG di China ketika anak-anak mencuci ompreng sendiri, sementara di sini justru dihujat karena anak-anak mencuci ompreng,” terangnya.
Meski demikian, penerapan sistem prasmanan masih melalui tahap uji coba dan evaluasi. BGN mengumpulkan berbagai catatan untuk mengetahui bagian yang perlu diperbaiki, termasuk kebutuhan edukasi bagi sekolah dan kesiapan pelaksana di lapangan.
Dengan evaluasi tersebut, pelaksanaan sistem prasmanan diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi siswa dan kemampuan sekolah. Perbedaan usia menjadi salah satu pertimbangan agar pendekatan edukasi dapat diterapkan secara tepat.
