JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah skema pemberian insentif operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika sebelumnya setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima insentif dengan nilai sama, kini besarannya dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah porsi makanan yang disalurkan, yakni Rp2.000 per porsi.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengatakan perubahan tersebut dilakukan untuk menciptakan pembagian insentif yang lebih adil sekaligus menyesuaikan dengan volume pelayanan masing-masing dapur. Sebab, jumlah penerima manfaat dan kapasitas operasional SPPG di setiap wilayah tidak sama.
Kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2026 serta Keputusan Kepala BGN mengenai besaran insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG.
“Perubahan insentif ini akan efektif dan kami berlakukan mulai tanggal 5 Oktober tahun 2026 dan kami harapkan baik itu mitra dan yayasan, kepala dapur SPPG, akuntan, ahli gizi dan semua tim dapur itu kemudian aware terhadap kebijakan ini dan mengikuti kebijakan ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Sudaryono.
Melalui skema baru ini, BGN tidak lagi menerapkan insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari untuk seluruh dapur. Besaran yang diterima masing-masing SPPG akan mengikuti jumlah porsi yang diproduksi dan disalurkan kepada penerima manfaat.
Sudaryono menjelaskan, anggaran MBG sebesar Rp15.000 per porsi telah dibagi ke dalam tiga komponen utama. Rinciannya, Rp10.000 untuk kebutuhan bahan makanan, Rp3.000 untuk biaya operasional, dan Rp2.000 untuk insentif ketersediaan serta mutu layanan dapur.
Perubahan ini sekaligus menjadi bagian dari penyempurnaan tata kelola program MBG agar pemberian insentif lebih sesuai dengan beban pelayanan setiap SPPG. Dengan demikian, dapur yang melayani lebih banyak penerima manfaat memperoleh insentif sesuai volume penyalurannya.
Selain mengubah skema perhitungan, BGN juga menetapkan ketentuan mengenai operasional dapur yang menjadi dasar pencairan insentif. SPPG yang sedang menjalani masa penangguhan atau *suspend* tidak diperbolehkan beroperasi dan tidak berhak menerima insentif.
Ketentuan serupa berlaku ketika pelayanan MBG tidak dapat berjalan akibat hari libur nasional maupun kondisi darurat yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan atau dialihkan secara daring.
Situasi bencana, seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah, juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan layanan dan pemberian insentif.
BGN turut memperjelas dasar penghitungan jumlah porsi yang diproduksi setiap dapur. Penentuan jumlah penerima manfaat, termasuk penghitungan biaya operasional dan insentif, mengacu pada surat penetapan terakhir yang diterbitkan BGN untuk masing-masing wilayah.
Penetapan tersebut bertujuan mencegah tumpang tindih sasaran penerima manfaat antardapur. Dengan pembagian yang lebih terukur, setiap SPPG diharapkan dapat bekerja sesuai kapasitas dan jumlah penerima manfaat yang telah ditetapkan.
Melalui pengaturan ini, BGN juga berupaya menghindari ketimpangan beban pelayanan di lapangan. Dapur dengan kapasitas terbatas diharapkan tidak mengalami kelebihan beban atau *overload*, sementara dapur berskala besar dapat beroperasi lebih optimal sesuai alokasi penerima manfaat.
Ke depan, BGN akan terus menyempurnakan penetapan sasaran penerima manfaat dengan mempertimbangkan kapasitas riil setiap dapur dan persebaran kelompok penerima program.
Penyesuaian tersebut juga mencakup wilayah 3B (tertinggal, terdepan, dan terluar), sehingga pelaksanaan MBG tidak hanya memperhatikan kebutuhan di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau kelompok sasaran di berbagai daerah.
Dengan skema insentif proporsional ini, BGN mendorong pengelolaan dapur MBG yang lebih terukur, efisien, dan sesuai dengan beban pelayanan masing-masing SPPG.