JAKARTA – Pengusutan dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto didesak tidak berhenti pada pelaku dan pemberi perintah. Aparat penegak hukum diminta membongkar seluruh jaringan di balik operasi tersebut, termasuk mengungkap pihak yang memesan, menerima, hingga berpotensi memanfaatkan informasi rahasia negara hasil penyadapan.
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, menilai perkara ini tidak bisa dipandang semata sebagai tindak pidana penyadapan. Ada persoalan yang jauh lebih besar, yakni kemungkinan terbukanya informasi strategis negara kepada pihak yang tidak berwenang.
Menurut Soleman, pengusutan harus diarahkan pada dua aspek sekaligus, yaitu dugaan pelanggaran hukum dan ancaman terhadap kedaulatan negara. Keduanya memiliki ruang penelusuran berbeda sehingga penyidikan tidak boleh hanya berorientasi pada pembuktian siapa yang melakukan penyadapan.
Dia mengingatkan, terungkapnya orang yang memerintahkan penyadapan belum tentu menjawab persoalan utama. Aparat masih harus mencari tahu ke mana informasi yang diperoleh secara ilegal itu disalurkan dan siapa pihak yang berada di balik permintaan pengumpulan data tersebut.
“Kalau pelanggaran hukum memang benar berhenti sampai ke dia, sudah sampai situ. Saya yang perintahkan akhir. Tapi begitu berbicara ancaman kedaulatan, kepada siapa akan memberikan?” ujar Soleman dalam sebuah wawancara.
Soleman menegaskan, informasi yang diperoleh dari penyadapan komunikasi Presiden berpotensi menjadi ancaman apabila jatuh ke tangan pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Karena itu, penyidik perlu menelusuri rantai distribusi informasi hingga mencapai pihak yang menjadi tujuan akhir.
“Ada dua masalah di sini, ada masalah pelanggaran hukum dan ada masalah ancaman kedaulatan,” katanya.
Soleman Usulkan Pembentukan TGPF
Untuk memastikan pengusutan berjalan menyeluruh, Soleman mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Tim tersebut perlu melibatkan sejumlah unsur yang memiliki kompetensi di bidang pertahanan, intelijen, serta pengamanan Presiden dan Wakil Presiden.
Menurut dia, pendekatan gabungan diperlukan agar penyelidikan tidak hanya berfokus pada aspek pidana, tetapi juga mampu mengidentifikasi kemungkinan ancaman terhadap keamanan nasional.
“Bentuklah satu tim TGPF,” tegasnya.
Soleman secara khusus menekankan perlunya keterlibatan Badan Intelijen Strategis (BAIS) dalam tim tersebut. Menurut dia, unsur intelijen dibutuhkan untuk membantu menelusuri sasaran penyadapan, pola pengumpulan informasi, serta kemungkinan jaringan yang terlibat dalam pendistribusian hasil sadapan.
Ada sejumlah pertanyaan yang menurutnya harus dijawab dalam proses pengusutan. Penyidik perlu memastikan siapa saja yang menjadi target penyadapan, apa alasan mereka dipantau, serta ke mana informasi yang berhasil dikumpulkan kemudian disalurkan.
“Kalau mau lebih dari itu, maka harus ada tiga bagian. Minimal ada BAIS di sana untuk mencari tahu. Kepada siapa kamu edarkan hasilnya? Siapa saja yang kamu sadap? Mengapa dia yang kamu sadap?” tutur Soleman.
Dia menilai, jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi bagian penting untuk mengungkap motif dan tujuan operasi penyadapan. Tanpa menelusuri pihak penerima informasi, pengusutan dikhawatirkan hanya menjangkau pelaksana dan pemberi instruksi, sementara kemungkinan jaringan yang lebih luas belum terungkap.
Penyadapan Komunikasi Presiden Dinilai Bisa Ganggu Pemerintahan
Kekhawatiran serupa disampaikan Peneliti Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Erik Putra. Dia mengingatkan, dugaan penyadapan terhadap komunikasi dan aktivitas Presiden Prabowo berpotensi menimbulkan gangguan terhadap stabilitas pemerintahan.
Menurut Erik, informasi mengenai aktivitas Presiden hingga rencana kebijakan pemerintah merupakan hal strategis. Apabila informasi tersebut dapat diakses pihak yang tidak berwenang, terbuka peluang bagi pihak tertentu untuk memanfaatkannya guna mengganggu jalannya pemerintahan.
“Kalau setiap gerak-geriknya terpantau atau setiap kebijakannya dapat diketahui orang lain, pihak yang melakukan penyadapan bisa membuat kekacauan,” ungkap Erik.
Dia menjelaskan, informasi yang diperoleh melalui penyadapan dapat digunakan untuk mengantisipasi, memengaruhi, bahkan merekayasa situasi ketika suatu kebijakan pemerintah hendak dijalankan.
Erik mencontohkan, pihak yang lebih dahulu mengetahui rencana kebijakan Presiden bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk menciptakan hambatan dalam pelaksanaannya. Kondisi semacam itu dikhawatirkan membuat kebijakan pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Misalnya, Presiden ingin mengeluarkan suatu kebijakan. Kemudian, pihak penyadap bisa merekayasa sesuatu sehingga kebijakannya menjadi kacau. Akibatnya, pemerintahan Presiden bisa terganggu dan nantinya pemerintahan menjadi tidak stabil. Itu yang saya khawatirkan,” tambahnya.
Karena itu, persoalan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dinilai perlu ditelusuri secara menyeluruh. Tidak hanya mengidentifikasi pihak yang melakukan penyadapan dan memberikan perintah, aparat juga perlu mengungkap tujuan pengumpulan informasi tersebut.
Identitas pihak yang diduga menerima hasil sadapan, motif di balik pengumpulan data, hingga kemungkinan pemanfaatannya untuk kepentingan tertentu menjadi rangkaian persoalan yang harus dijawab melalui proses hukum.
Dengan demikian, pengusutan perkara ini diharapkan dapat menjangkau seluruh mata rantai operasi, mulai dari pihak yang menjadi sasaran penyadapan, pelaksana, pemberi perintah, hingga penerima informasi. Sebab, persoalan yang dipertaruhkan bukan hanya dugaan pelanggaran hukum, melainkan juga keamanan informasi strategis dan kedaulatan negara. (Vicky Vadila Muhti – Garuda.Tv)