BANDUNG – Kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dinilai telah menunjukkan kecepatan dan akurasi tinggi dalam menyajikan data, namun distribusi akses informasi kepada masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.
Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda usai melakukan kunjungan kerja spesifik ke Stasiun Geofisika Bandung pada Rabu (1/4/2026).
Ia menegaskan bahwa efektivitas informasi kebencanaan tidak hanya bergantung pada kualitas data, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat dapat mengakses dan memahaminya secara cepat.
“Ada beberapa isu yang menjadi perhatian dalam kunjungan spesifik pengawasan di Stasiun BMKG Bandung ini,” ujar Syaiful Huda kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Geofisika Bandung, Jawa Barat, dikutip dari Parlementari, Kamis (2/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, perhatian utama turut diarahkan pada potensi aktivitas Sesar Lembang yang selama ini kerap memicu kekhawatiran publik di wilayah Bandung Raya.
Menurut penjelasan BMKG, sesar dengan panjang sekitar 29 kilometer tersebut tidak akan bergerak secara bersamaan, sehingga masyarakat diminta tetap waspada tanpa harus diliputi kepanikan berlebihan.
“Panjang sesar sekitar 29 kilometer tersebut, secara teori tidak akan bergerak secara serentak. Karena itu, diperlukan langkah antisipasi bersama serta sosialisasi terbuka kepada masyarakat, khususnya di wilayah Bandung Raya,” jelasnya.
Selain isu geologi, Komisi V DPR RI juga menggarisbawahi potensi kemarau panjang pada tahun 2026 yang diperkirakan lebih kering dibandingkan periode sebelumnya.
Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap sektor pertanian serta dapat memicu dampak lanjutan seperti kekeringan hingga gangguan kesehatan masyarakat jika tidak diantisipasi sejak dini.
Di sisi lain, kesenjangan antara kecanggihan data BMKG dan kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi masih menjadi perhatian serius.
“Dalam banyak hal, seperti informasi cuaca, potensi gempa, dan tsunami, masyarakat belum sepenuhnya dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah. Ini menjadi perhatian kami,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi V mendorong penguatan sistem komunikasi publik agar informasi kebencanaan dapat tersampaikan secara merata hingga ke lapisan masyarakat terbawah.
Langkah ini mencakup peningkatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memperluas distribusi informasi berbasis teknologi.
Selain itu, inovasi penyampaian informasi dinilai menjadi kunci, termasuk melalui visualisasi data seperti infografis serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan agar pesan lebih mudah dipahami masyarakat luas.
“Pendekatan komunikasi harus lebih sederhana dan mudah dipahami. Kami juga mendorong pelibatan berbagai pihak, untuk membantu memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat,” tambahnya.
Tak hanya soal distribusi informasi, Komisi V juga menyoroti keterbatasan anggaran BMKG dalam periode 2025–2026 yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan operasional dan pengembangan.
Kondisi anggaran tersebut berpotensi menghambat pemeliharaan alat, inovasi teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BMKG.
Komisi V menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan tambahan anggaran guna mendukung modernisasi peralatan dan penguatan kualitas SDM.
Ke depan, optimalisasi media sosial juga didorong sebagai strategi mempercepat penyebaran informasi terkait cuaca ekstrem, gempa bumi, dan potensi tsunami.
Dengan pemanfaatan kanal digital yang lebih masif, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi secara real time dan mengambil langkah antisipatif lebih cepat.
“Intinya adalah inovasi dalam penyampaian informasi. Kami akan terus mendorong BMKG menghadirkan berbagai terobosan agar sosialisasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif,” tutupnya.***
