BALI – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong masyarakat Kabupaten Karangasem, Bali, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana. BNPB menegaskan pemetaan risiko tidak boleh berhenti sebagai dokumen, tetapi harus dilanjutkan dengan pengujian jalur evakuasi hingga latihan kesiapsiagaan di tingkat keluarga.
Penegasan itu disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari saat meninjau pelaksanaan fasilitasi Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) di Kabupaten Karangasem, Senin (5/10/2026).
Abdul mengatakan kesiapan menghadapi bencana harus dibangun melalui langkah teknis yang dapat diterapkan masyarakat. Peta wilayah rawan bencana, menurut dia, harus menjadi dasar untuk menentukan jalur evakuasi yang jelas dan kemudian diuji secara berkala.
“Jangan berhenti pada membuat peta partisipatif. Peta harus ditindaklanjuti dengan uji coba jalur evakuasi dan disosialisasikan kepada masyarakat. Apa pun yang kita lakukan pada akhirnya harus bermuara pada kesiapsiagaan mandiri setiap individu dan keluarga,” tegas Abdul.
Menurutnya, masyarakat memiliki posisi penting dalam sistem penanggulangan bencana karena menjadi pihak yang berada paling dekat dengan sumber ancaman. Karena itu, kesiapsiagaan tidak cukup hanya mengandalkan respons pemerintah ketika bencana sudah terjadi.
Abdul menilai Program DESTANA harus menjadi bagian dari proses membangun kemampuan masyarakat untuk mengenali ancaman di lingkungannya sekaligus menentukan langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
“Masyarakat adalah bagian penting dari sistem penanggulangan bencana. DESTANA bukan sekadar program, tetapi proses untuk membangun kemampuan masyarakat agar mampu mengenali risiko, mengurangi risiko, dan mengambil tindakan secara cepat dan tepat ketika bencana terjadi,” ujarnya.
Peninjauan BNPB tersebut sebelumnya diawali dengan koordinasi strategis bersama Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata di Kantor Bupati Karangasem. Dalam pertemuan itu, BNPB dan pemerintah daerah membahas kondisi kerentanan wilayah yang menghadapi sejumlah ancaman bencana.
Ancaman tersebut antara lain krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta potensi banjir bandang yang dapat terjadi ketika cuaca ekstrem.
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Karangasem 2025–2029, wilayah tersebut memiliki sejumlah potensi ancaman, baik yang bersumber dari faktor geologi maupun hidrometeorologi.
Ancaman geologi yang dihadapi meliputi gempa bumi, tanah longsor, hingga erupsi Gunung Agung. Sementara itu, ancaman hidrometeorologi mencakup angin puting beliung dan kekeringan panjang.
Menghadapi kondisi tersebut, BNPB menerjunkan tim pendamping dari Kedeputian Bidang Pencegahan bersama Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo dan BPBD Kabupaten Karangasem.
Pendampingan Program Penguatan DESTANA Tahap I dilakukan di lima wilayah sasaran. Lokasinya meliputi Desa Bugbug, Desa Pertima, dan Kelurahan Subagan di Kecamatan Karangasem, serta Desa Bungaya dan Desa Bungaya Kangin di Kecamatan Bebandem.
Program tersebut berlangsung pada 28 September hingga 10 Oktober 2026. Dalam pelaksanaannya, masyarakat mendapatkan sejumlah instrumen untuk memperkuat kapasitas menghadapi bencana.
Warga didorong membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), menyusun Sistem Peringatan Dini (SPD) yang inklusif, serta merancang simulasi Keluarga Tangguh Bencana (KATANA).
Selain itu, tingkat kemandirian wilayah dalam menghadapi bencana juga diukur melalui Penilaian Ketangguhan Desa (PKD).
Abdul juga membagikan pengalamannya saat mempelajari sistem manajemen krisis berbasis komunitas di Jepang. Menurut dia, penanganan bencana perlu dibangun secara berjenjang dengan melibatkan masyarakat dari tingkat paling kecil.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar respons terhadap bencana tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga dapat dimulai dari masyarakat dan keluarga yang berada di wilayah terdampak.
Melalui penguatan kapasitas di tingkat desa hingga keluarga, BNPB mendorong terbentuknya budaya kesiapsiagaan yang berkelanjutan di Karangasem. Dengan kesiapan tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengenali ancaman, mengetahui jalur evakuasi, dan mengambil tindakan secara cepat ketika bencana terjadi.