JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi kering di berbagai wilayah Indonesia seiring menguatnya musim kemarau. Krisis air bersih akibat kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi dua ancaman utama yang kini ditangani pemerintah bersama pemerintah daerah.
Data Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi (Dit. Koordalops) BNPB hingga Rabu, 1 Juli 2026 pukul 07.00 WIB menunjukkan sejumlah daerah mulai mengalami dampak serius, mulai dari berkurangnya pasokan air bersih bagi warga hingga meluasnya lahan yang terbakar akibat cuaca kering.
BNPB menilai kondisi ini membutuhkan langkah antisipasi yang lebih terintegrasi, baik melalui penguatan koordinasi lintas instansi maupun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi puncak musim kemarau.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas instansi, memperbarui pemetaan wilayah rawan, serta memastikan layanan dasar bagi masyarakat tetap terpenuhi. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan melaporkan potensi bahaya juga menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko bencana,” demikian keterangan BNPB.
Kekeringan di Tasikmalaya, 850 KK Terdampak Krisis Air Bersih
Salah satu wilayah yang mengalami dampak cukup serius adalah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kekeringan yang melanda Desa Pedangkamulyan, Kecamatan Bojonggambir, menyebabkan sedikitnya 850 kepala keluarga (KK) mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
Sebagai respons cepat terhadap kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya telah menyalurkan bantuan air bersih langsung kepada masyarakat terdampak pada Rabu (1/7).
Penyaluran air bersih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang kesulitan mendapatkan sumber air akibat berkurangnya debit air selama musim kemarau.
Status Siaga Darurat Ditetapkan di Jawa Barat
Meningkatnya potensi kekeringan juga mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah daerah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan mulai 1 Juli 2026.
Penetapan status tersebut menjadi langkah strategis agar pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam mempercepat penanganan, mengoptimalkan sumber daya, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi meluasnya dampak musim kemarau.
Dengan status siaga darurat tersebut, berbagai perangkat daerah diharapkan dapat bergerak lebih cepat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang mulai mengalami krisis air bersih.
Bantul Salurkan 15 Ribu Liter Air Bersih
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kekeringan yang telah berlangsung sejak 19 Juni 2026 masih menyebabkan sebagian warga mengalami keterbatasan akses air bersih.
BPBD Kabupaten Bantul menyalurkan sebanyak 15.000 liter air bersih ke Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, pada Rabu (1/7).
Bantuan tersebut diperuntukkan bagi sekitar 90 kepala keluarga atau sekitar 250 jiwa yang terdampak.
Selain didistribusikan langsung kepada warga, sebagian air juga ditempatkan di sejumlah penampungan seperti toren agar dapat dimanfaatkan secara bergantian oleh masyarakat.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi sambil menunggu kondisi sumber air kembali normal.
Karhutla Mulai Meluas di Sukoharjo
Di tengah ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan juga mulai terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Karhutla yang terjadi pada Selasa (30/6) menghanguskan sekitar enam hektare lahan yang tersebar di tiga desa, yakni Desa Weru di Kecamatan Polokarto, Desa Plesan di Kecamatan Nguter, serta Desa Cemetuk di Kecamatan Tawangsari.
Meski tidak menimbulkan korban jiwa maupun warga terdampak secara langsung, kebakaran tersebut memerlukan penanganan intensif untuk mencegah api meluas ke wilayah lain.
Tim gabungan yang terdiri atas BPBD Kabupaten Sukoharjo, petugas pemadam kebakaran, TNI, Polri, serta relawan dikerahkan untuk melakukan pemadaman.
Hingga Rabu (1/7), petugas masih berada di lokasi untuk memastikan seluruh titik api benar-benar padam sekaligus mengantisipasi munculnya titik panas baru yang berpotensi memicu kebakaran susulan.
BNPB Minta Daerah Tingkatkan Kesiapsiagaan
Melihat tren meningkatnya bencana hidrometeorologi kering, BNPB meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi sejak dini.
Upaya tersebut meliputi pembaruan pemetaan daerah rawan kekeringan dan karhutla, penguatan koordinasi antarinstansi, hingga memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan meski menghadapi kondisi darurat.
BNPB juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengurangi risiko bencana, antara lain dengan menggunakan air secara bijak selama musim kemarau, tidak melakukan pembakaran lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas instansi, memperbarui pemetaan wilayah rawan, serta memastikan layanan dasar bagi masyarakat tetap terpenuhi. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan melaporkan potensi bahaya juga menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko bencana,” tegas BNPB.
Dengan memasuki periode musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, kewaspadaan seluruh pihak dinilai menjadi kunci untuk meminimalkan dampak kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia.
