KALTARA – Bantuan logistik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akhirnya tiba di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Senin (2/6), sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan dampak banjir yang melanda sembilan kecamatan di wilayah tersebut.
Bantuan seberat 3,4 ton itu terdiri dari 300 unit selimut, matras, dan paket sembako, yang dikirimkan melalui jalur laut setelah sebelumnya transit di Tarakan. Setibanya di Pelabuhan Sembakung, bantuan ini secara simbolis diserahkan oleh pihak BNPB kepada BPBD Kabupaten Nunukan, yang akan mendata dan mendistribusikannya kepada warga terdampak.
“Bantuan ini merupakan respons cepat dari pemerintah pusat melalui BNPB setelah status tanggap darurat ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.
Status Tanggap Darurat Ditetapkan 14 Hari
Penetapan status tanggap darurat bencana oleh Pemkab Nunukan berlaku selama 14 hari, mulai 23 Mei hingga 5 Juni 2025, menyusul hujan deras yang mengguyur wilayah Kalimantan Utara pada 20 Mei lalu. Akibat curah hujan tinggi, sembilan kecamatan terdampak antara lain: Sembakung, Sembakung Atulai, Lumbis, Sebuku, Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Tengah, dan Krayan Selatan.
Ketinggian banjir sempat mencapai 180 cm, mengakibatkan 6.626 jiwa atau 1.997 KK terdampak. Selain itu, data sementara mencatat 1.684 rumah terendam, 4 jembatan mengalami kerusakan berat, serta 22 fasilitas umum, 7 titik jalan, dan 84 petak lahan pertanian ikut terdampak banjir.
Kondisi Terkini: Banjir Mulai Surut, Aktivitas Pulih
Kabar baik datang dari wilayah terdampak. Per Senin pagi (2/6), pemantauan debit Sungai Sembakung di Desa Atap, Kecamatan Sembakung, menunjukkan air telah berada di posisi normal (kurang dari 3 meter). Aktivitas warga termasuk kegiatan belajar-mengajar sudah kembali normal, terutama di sejumlah sekolah dasar yang sebelumnya terendam.
Langkah cepat BNPB dalam mengirimkan bantuan logistik dinilai sangat membantu meringankan beban warga yang terdampak. Pemerintah daerah pun terus melakukan pemantauan terhadap kondisi pascabanjir sambil mempercepat proses rehabilitasi fasilitas umum dan pemulihan ekonomi warga.
