NTB – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan aparat pemerintahan tingkat desa untuk membangun sistem deteksi dini radikalisme di masyarakat.
Pelatihan intensif “Tiga Pilar” yang diadakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), bertujuan untuk meningkatkan peran Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta Lurah/Kepala Desa dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme sejak dini.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BNPT untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman terorisme yang semakin nyata di tingkat akar rumput.
Dengan durasi tiga hari, mulai Selasa (9/9) hingga Kamis (11/9), pelatihan ini melibatkan ratusan peserta dari berbagai daerah di NTB, termasuk penyuluh agama.
Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigjen Pol. Wawan Ridwan menyoroti peran krusial tiga pilar sebagai garda terdepan pemerintahan. “Ini yang harus kita perkuat agar mereka memahami dan mengetahui serta bisa mendeteksi dan mencegah paham radikal yang ada di wilayahnya,” ungkapnya saat hadir di penutupan acara.
Menurut Wawan, target utama pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengidentifikasi potensi radikalisme, sehingga ideologi kekerasan tidak sempat menyebar luas.
“Capaian yang ingin kami capai adalah agar aparat pemerintahan terdepan ini, ditambah penyuluh agama, dapat memahami dan mendeteksi potensi paham radikal terorisme di wilayah mereka. Dengan demikian, mereka bisa mendeteksi lebih awal dan melakukan upaya pencegahan sehingga tidak terjadi penyebaran atau aksi terorisme di masa depan,” tambahnya.
Pendapat serupa disampaikan oleh Sholehuddin dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus Direktur Pusat Kajian Moderasi Beragama.
Ia menekankan bahwa empat pilar utama—Lurah/Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan penyuluh agama—harus memahami risiko radikalisme karena kedekatannya dengan warga.
“Keempat pilar ini memang berada bersama masyarakat, sehingga mereka kita bekali dengan pemahaman tentang apa itu radikal terorisme, serta potensi-potensi yang ada di masyarakat,” jelas Sholehuddin.
Lebih lanjut, ia mendorong pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kewaspadaan kolektif, di mana warga turut berperan aktif melaporkan indikasi mencurigakan.
Pendekatan ini diharapkan dapat membentuk jaringan deteksi dini yang kuat untuk mencegah terorisme dari akar rumput.
Peserta pelatihan juga memberikan sambutan positif. Fika Wulan Hartati, Lurah Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram, mengatakan bahwa acara ini membuka wawasan tentang dinamika terorisme.
“Pelatihan ini memberi saya pemahaman yang lebih dalam tentang terorisme, karena sebelumnya belum ada pelatihan semacam ini. Kami bisa mengetahui secara detail dan mendalam terkait masalah terorisme,” katanya.
Selain itu, Fika juga menilai pelatihan ini sebagai ajang untuk membangun jaringan antar-aparat.
“Kami bisa lebih banyak berinteraksi dengan kepala desa, binmaspol, babinsa dari daerah lain. Ini menjadi wadah kami untuk berkomunikasi dan mengetahui perkembangan di daerah lain,” tambahnya.
Sementara itu, Haerurahman, Lurah Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, menekankan pentingnya pencegahan proaktif.
“Pencegahan dini itu sangat penting. Dari awal kita harus bisa mendeteksi potensi radikalisme. Diharapkan ada kolaborasi antara Babinsa, Bhabinkamtibmas, dengan kepala desa atau lurah, serta penyuluh agama,” tegasnya.
Pelatihan ini menjadi momentum strategis bagi BNPT untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah NTB, di tengah tren global radikalisme yang memanfaatkan isu lokal.
Dengan bekal pengetahuan baru, diharapkan tiga pilar dan penyuluh agama akan menjadi benteng efektif melawan ancaman terorisme di Indonesia.
