JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan jajaran pemasyarakatan untuk memastikan program deradikalisasi terhadap tersangka kasus terorisme berjalan sejak tahap penahanan. Salah satu langkah yang ditempuh yakni mengintegrasikan database pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cikeas.
Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam Rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi yang digelar pada Selasa (17/11/2026). Pertemuan ini berfokus pada penyelarasan data, pemetaan alur pelayanan tahanan, serta mekanisme identifikasi dan penilaian awal terhadap tahanan kasus terorisme.
Sejumlah instansi dilibatkan dalam pembahasan tersebut, di antaranya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan Negeri. Hadir pula perwakilan Rutan Mako Brimob Cikeas, Rutan Polda Metro Jaya, Rutan Kelas I Depok, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bogor.
Deputi Bidang Deradikalisasi BNPT, Irjen Pol Arif Makhfudiharto, mengatakan penanganan tahanan kasus terorisme membutuhkan pendekatan khusus. Hal ini karena setiap individu memiliki status hukum serta kondisi psikologis dan ideologis yang berbeda sehingga membutuhkan pola pelayanan dan pengamanan yang disesuaikan.
“Penanganan tahanan terorisme memiliki karakteristik tersendiri karena masih berada dalam proses hukum dan membutuhkan pelayanan khusus, perawatan, serta pengamanan sesuai dengan status hukum dan kondisi masing-masing individu,” ujar Arif.
Menurut dia, koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting untuk memastikan penanganan tahanan tidak berjalan sendiri-sendiri. Keselarasan sejak tahap penyidikan diperlukan agar kebutuhan proses hukum dapat terhubung dengan pemetaan risiko dan pelaksanaan program deradikalisasi.
“Oleh karena itu diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap tahapan penanganan dapat berjalan secara selaras sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi,” katanya.
Dalam skema yang diterapkan BNPT, identifikasi dan asesmen dilakukan secara bertahap, mulai dari seseorang berstatus tersangka, terdakwa, hingga menjadi terpidana. Hasil penilaian tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan bentuk pembinaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing individu.
Program deradikalisasi selanjutnya dijalankan melalui tiga tahapan utama, yakni rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Ketiganya diarahkan untuk mengubah pemahaman yang berkaitan dengan paham ekstremisme, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mempersiapkan individu agar dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
Koordinasi lintas instansi juga diperlukan untuk menjaga kesinambungan penanganan ketika seseorang berpindah dari satu tahapan proses hukum ke tahapan berikutnya. Dengan demikian, hasil identifikasi dan pembinaan tidak terputus ketika tahanan menjalani proses peradilan maupun saat memasuki masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
Kasubdit Administrasi Pelayanan Tahanan dan Anak Ditjenpas, Davy Bartian, mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat hasil penanganan perkara terorisme hingga tahap pendampingan setelah seseorang kembali ke masyarakat.
“Sinergi ini diharapkan agar hasil dari pembinaan atau penanganan kasus terorisme mulai dari ditahan, diproses, dibina sampai dengan yang bersangkutan kembali ke masyarakat bisa berhasil dengan baik,” ungkap Davy.
Selain menyelaraskan mekanisme kerja, rapat tersebut membahas sejumlah langkah teknis, terutama terkait integrasi data dan kelengkapan dokumen perkara.
Salah satu pembahasannya adalah mekanisme penyertaan dokumen hasil identifikasi dan penilaian awal BNPT ke dalam berkas perkara. Langkah ini diharapkan dapat membuat hasil asesmen menjadi bagian dari informasi yang digunakan instansi terkait dalam proses penanganan kasus terorisme.
Para peserta juga memetakan kembali alur pelayanan tahanan terorisme untuk memperjelas pembagian tugas dan kewenangan setiap lembaga. Pembenahan tersebut mencakup optimalisasi sistem database pemasyarakatan di Rutan Cikeas agar pertukaran data dan informasi perkembangan penanganan tahanan dapat berjalan lebih terkoordinasi.
Hasil pembahasan lintas instansi itu selanjutnya diarahkan menjadi rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, BNPT mendorong agar deradikalisasi tidak hanya menjadi bagian dari pembinaan setelah seseorang menjalani masa pidana. Upaya tersebut diharapkan sudah terintegrasi sejak tahap awal penahanan dan terus berlanjut hingga proses reintegrasi sosial.