JAKARTA – Indonesia berpotensi mendapatkan akses lebih luas terhadap pendanaan infrastruktur melalui BRICS setelah bergabung secara resmi pada KTT BRICS 2025.
Menurut pengamat hubungan internasional Andrea Abdul Rahman Azzqy, keikutsertaan Indonesia dalam aliansi ekonomi ini tak hanya memperluas ruang diplomasi, tetapi juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam tatanan dunia multipolar.
“Realnya, seharusnya hasil KTT BRICS 2025 benar-benar membuka pintu pendanaan infrastruktur dan memperkuat kredibilitas Indonesia di panggung multipolar,” kata Andrea dikutip dari Antara, Rabu (9/7/2025).
Keanggotaan Indonesia dalam BRICS—yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan—dinilai Andrea sebagai langkah penting menuju penguatan peran global.
Dengan memanfaatkan New Development Bank (NDB) sebagai sumber pendanaan baru, Indonesia bisa menerjemahkan komitmen dari Deklarasi Rio menjadi proyek konkret yang menyentuh pembangunan nasional.
Andrea menilai bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung bukanlah sekadar manuver simbolik, melainkan refleksi dari transformasi arah kebijakan luar negeri.
“Keputusan ini mencerminkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton dari dinamika global, tapi mulai berperan aktif dalam membentuk arah geopolitik dunia,” ujar Andrea.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa langkah Indonesia masuk ke BRICS tak lantas berarti mengabaikan kerja sama dengan mitra tradisional di Barat. Justru, BRICS memberi peluang untuk memperluas kemitraan tanpa harus memilih sisi dalam kompetisi geopolitik global.
“Ini tentang memperluas panggung, bukan mengganti peran. Dalam dunia multipolar, relevansi ditentukan oleh kemampuan menjembatani, bukan memilih sisi,” ujarnya.
Meski demikian, Andrea mengingatkan bahwa menjadi bagian dari BRICS membawa konsekuensi.
Sorotan internasional terhadap Indonesia akan semakin tajam, dan ekspektasi untuk menjaga keseimbangan dalam diplomasi global pun akan semakin tinggi.
Ia menyebutkan tantangan utama bagi Presiden Prabowo Subianto dan Menlu Sugiono ke depan adalah menjaga prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia.
“Menjaga keseimbangan, membangun jembatan, dan tetap setia pada prinsip bebas aktif menjadi tantangan bagi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono setelah Indonesia resmi menjadi anggota BRICS,” tuturnya.***
