JAKARTA — Perusahaan Umum (Perum) Bulog menyatakan telah siap penuh menjalankan mandat nasional dalam penyaluran bantuan beras untuk 18,27 juta warga penerima bantuan pangan (PBP) di seluruh wilayah Indonesia selama dua bulan berturut-turut, yakni Juni dan Juli 2025.
Kesiapan ini ditegaskan usai Bulog menerima surat resmi penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 4 Juli 2025, tertuang dalam dokumen bernomor 170/TS.03.03/K/7/2025.
Surat ini menjadi dasar pelaksanaan distribusi bantuan sebagai bagian dari kebijakan perluasan perlindungan sosial tahun berjalan.
“Bantuan pangan ini merupakan bagian dari penebalan bantuan sosial tahun 2025 yang digagas pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan menekan inflasi pangan, khususnya beras,” ujar Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, M Suyamto, dalam pernyataan resmi di Jakarta, Sabtu (12/7).
Bulog akan menyalurkan beras berkualitas terbaik dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dengan skema pengiriman satu kali untuk alokasi dua bulan.
Setiap penerima akan mendapatkan total 20 kg beras — masing-masing 10 kg untuk Juni dan 10 kg untuk Juli.
Data penerima mengacu pada informasi terverifikasi yang dikoordinasikan antara Bapanas dan Kementerian Sosial (Kemensos).
Gunakan Teknologi Pemantauan Real-Time
Langkah distribusi yang disiapkan Bulog mencakup berbagai lini operasional: dari ketersediaan stok CBP di gudang regional, penyediaan armada logistik, hingga sistem digital untuk memantau pengiriman secara langsung. Skema ini didesain agar distribusi berlangsung tepat waktu, efisien, dan akuntabel.
“Kami telah menerima penugasan resmi dari Bapanas, dan seluruh lini distribusi Bulog siap bergerak. Kami memastikan kualitas beras yang disalurkan adalah beras terbaik dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang selama ini kami jaga,” kata Suyamto.
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan pangan serta memperkuat jaring pengaman sosial di tengah ketidakpastian ekonomi.
Pemerintah pusat, Bulog, Bapanas, Kemensos, serta pemerintah daerah, terlibat aktif dalam koordinasi lintas sektor untuk memastikan efektivitas program.
Negara Hadir dalam Perlindungan Sosial
Bulog juga menekankan bahwa program ini mendapat dorongan kuat dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keduanya dinilai berperan sentral dalam memperkuat upaya negara hadir untuk rakyat melalui program pangan langsung yang konkret.
“Bulog berkomitmen menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan sinergi. Kami akan terus mendukung pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial serta menjaga akses pangan masyarakat,” tegas Suyamto.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap dapat mengurangi tekanan ekonomi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjaga stabilitas harga beras di pasar domestik.***
