JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan dengan standar tinggi guna mencegah keracunan makanan dan menjaga mutu gizi yang diberikan kepada anak-anak sekolah.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan, pengawasan dilakukan melalui sistem pelaporan yang distandardisasi dan penerapan pengawasan berlapis agar distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap aman.
“Kita ingin melakukan standardisasi dari laporan dan angka-angka kejadian kasus.”
“Kami bersama dengan BGN akan memperkuat data harian dan mingguan terkait potensi keracunan, bahkan mempublikasikan secara rutin sebagaimana yang dilakukan saat pandemi COVID-19,” kata Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Budi menjelaskan, ada tiga sertifikasi utama yang akan diberlakukan untuk memastikan keamanan makanan, yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), serta sertifikasi halal.
“Kemenkes bersama BPOM dan Badan Gizi Nasional akan menjadi bagian dari sistem sertifikasi terpadu. Khususnya, untuk memastikan makanan bergizi yang didistribusikan aman dan sesuai standar,” ucap Menkes.
Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan bahwa disiplin pengelolaan dapur menjadi kunci keberhasilan program MBG yang dijalankan di berbagai daerah.
“Kepada SPPG, dapur-dapur harus disiplin dan jangan memanfaatkan celah yang merugikan konsumen.”
“Ini program raksasa yang akan dicatat dalam sejarah sebagai gerakan penanggulangan kualitas gizi anak dan melawan stunting,” kata Muhaimin Iskandar kepada wartawan usai mengunjungi dapur SPPG di Kupang Timur Babau, Nusa Tenggara Timur, Kamis (2/10/2025).
Muhaimin menambahkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki asupan gizi anak sekolah, mengingat masih banyak siswa di Indonesia yang mengonsumsi makanan rendah nutrisi.***
