KABUL, AFGHANISTAN – Taliban menolak permintaan Presiden AS Donald Trump agar Bagram diserahkan kembali ke militer Amerika. China mendukung sikap ini, memperkeruh ketegangan geopolitik di Asia Selatan.
Pangkalan Udara Bagram, yang dulunya menjadi markas utama operasi militer AS di Afghanistan, kini menjadi simbol perlawanan Taliban terhadap pengaruh Barat.
Fasilitas strategis ini awalnya dibangun oleh Uni Soviet pada era Perang Dingin, sebelum dirombak secara masif oleh AS usai invasi 2001 yang menggulingkan rezim Taliban pertama.
Setelah dua dekade pendudukan, pangkalan tersebut jatuh ke tangan Taliban saat pasukan AS dan NATO mundur secara kacau, meninggalkan jejak peralatan militer senilai miliaran dolar.
Dalam pernyataan resmi, Zakir Jalaly, diplomat senior di Kementerian Luar Negeri Afghanistan, menegaskan komitmen Taliban untuk menjaga kedaulatan nasional.
“Tanpa AS mempertahankan kehadiran militer di bagian mana pun di Afghanistan,” katanya, menekankan bahwa hubungan bilateral antara Kabul dan Washington seharusnya difokuskan pada kerja sama ekonomi serta politik yang saling menguntungkan, bukan intervensi militer.
Penolakan ini langsung mendapat sorotan dari Trump, yang baru saja kembali menjabat sebagai presiden AS. Ia menyebut penarikan pasukan pada 2021—yang dilaksanakan di bawah Presiden Joe Biden—sebagai “aib” terbesar dalam sejarah militer Amerika. Trump kini mendorong negosiasi untuk merebut kembali Bagram sebagai bagian dari strategi kontra-terorisme melawan kelompok-kelompok radikal seperti ISIS-K, yang masih aktif mengancam stabilitas kawasan.
Di sisi lain, dukungan China terhadap Taliban menambah lapisan kompleksitas dalam dinamika internasional. Sebagai mitra dagang utama Afghanistan, Beijing telah berinvestasi miliaran dolar di sektor pertambangan dan infrastruktur, termasuk proyek Jalur Rempah Sutra modern.
Analis internasional memandang langkah ini sebagai upaya China untuk mengisi kekosongan kekuasaan pasca-AS, sambil menjaga pengaruhnya di Asia Tengah.
“China melihat Afghanistan sebagai gerbang strategis ke Timur Tengah, dan mendukung Taliban berarti mengamankan investasi jangka panjang,” ujar seorang pakar hubungan internasional dari Universitas Peking, meski tanpa kutipan langsung.
Implikasi penolakan ini bisa meluas ke stabilitas regional. Taliban, yang telah memerintah Afghanistan selama empat tahun terakhir, terus berupaya membangun legitimasi internasional melalui diplomasi ekonomi.
Namun, tuntutan Trump berpotensi memicu sanksi baru atau eskalasi diplomatik, mengingatkan pada konflik lama yang menewaskan ribuan nyawa.
Masyarakat Afghanistan sendiri, yang mayoritas menolak kembalinya pasukan asing, melihat isu ini sebagai ujian bagi pemerintahan Taliban dalam menjaga kemandirian.
Hingga kini, belum ada respons resmi dari Pemerintahan Biden atau Departemen Luar Negeri AS terkait isu ini.
