BEIJING, CHINA – Pemerintah China menyatakan kekecewaan mendalam terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menggunakan nama China dan Rusia sebagai alasan untuk mendorong pencaplokan Greenland, wilayah otonom Denmark yang strategis di kawasan Arktik.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menegaskan bahwa Washington seharusnya tidak mencatut nama negara lain untuk membenarkan kepentingan geopolitiknya sendiri.
“Beijing tidak mendukung Amerika Serikat menggunakan China atau Rusia sebagai dalih untuk kepentingan sendiri,” kata Mao dalam konferensi pers. Ia menambahkan bahwa kawasan Arktik menyangkut kepentingan bersama komunitas internasional, dan aktivitas China di wilayah tersebut bertujuan memperkuat perdamaian, stabilitas, serta pembangunan berkelanjutan sesuai dengan hukum internasional.
Pernyataan itu disampaikan pada Selasa (13/1/2026), sebagaimana dilansir sejumlah media internasional.
Sikap China ini muncul menyusul klaim berulang Trump pada pekan lalu bahwa Amerika Serikat harus menguasai Greenland, pulau terbesar di dunia, untuk mencegah Rusia dan China mengambil alih wilayah tersebut lebih dulu.
Trump menyebut kehadiran kapal-kapal Rusia dan China di sekitar Greenland sebagai ancaman langsung terhadap keamanan AS. Namun, sejumlah pejabat Eropa membantah adanya aktivitas militer signifikan dari kedua negara tersebut di sekitar pulau itu.
Respons keras juga datang dari Eropa. Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, pada Minggu menyatakan kesiapan Berlin untuk bekerja sama dengan Trump dalam menghadapi dugaan ancaman kapal Rusia dan China di Arktik. Meski demikian, sikap ini bertolak belakang dengan pandangan mayoritas pejabat Eropa lainnya. Anggota Parlemen Denmark, Rasmus Jarlov, bahkan menyebut tuduhan ancaman besar dari China dan Rusia terhadap Greenland sebagai “khayalan”.
Seorang diplomat senior Eropa yang berbicara kepada Financial Times menegaskan tidak ada bukti aktivitas militer Rusia atau China di sekitar Greenland. Sementara itu, Moskow belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan terbaru Trump. Namun sebelumnya, Rusia menegaskan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri dan menolak tuduhan bahwa Moskow merupakan ancaman.
Pejabat Rusia juga secara konsisten menentang militerisasi kawasan Arktik, dan memposisikannya sebagai zona kerja sama damai, termasuk dengan Amerika Serikat. Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan menyebut kawasan tersebut memiliki potensi luar biasa untuk perdagangan dan pembangunan.
Di sisi lain, ambisi Amerika Serikat terhadap Greenland semakin konkret di Washington. Pada Senin (12/1/2026), anggota Kongres dari Partai Republik, Randy Fine, mengajukan Rancangan Undang-Undang bertajuk Greenland Annexation and Statehood Act. RUU tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden Trump untuk mengambil langkah apa pun yang dianggap perlu guna mencaplok atau memperoleh Greenland sebagai wilayah AS, termasuk melalui negosiasi dengan Kerajaan Denmark.
RUU itu juga mewajibkan Trump menyampaikan laporan kepada Kongres mengenai perubahan hukum federal yang diperlukan untuk menjadikan Greenland sebagai negara bagian ke-51 Amerika Serikat.
“Greenland bukanlah pos terpencil yang bisa kita abaikan. Ini adalah aset keamanan nasional yang vital,” ujar Fine dalam siaran persnya.
Ia menambahkan bahwa pihak yang mengendalikan Greenland akan menguasai jalur pelayaran utama di Arktik serta arsitektur keamanan yang melindungi Amerika Serikat.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan kepada wartawan pada hari yang sama bahwa penguasaan Greenland tetap menjadi prioritas utama bagi Trump, meskipun belum ada jadwal spesifik untuk langkah lanjutan.
Kontroversi ini semakin memanaskan ketegangan di kawasan Arktik, di tengah persaingan sumber daya alam dan jalur pelayaran yang kian ketat seiring pencairan es akibat perubahan iklim. Para pengamat khawatir eskalasi retorika tersebut dapat menggoyang stabilitas NATO serta hubungan antarnegara di kawasan itu.
