Keputusan sepihak Pemerintah China untuk menutup sebagian wilayah udaranya selama 40 hari sejak akhir Maret lalu mulai berdampak pada peta penerbangan global. Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa Indonesia menghormati kedaulatan wilayah udara masing-masing negara.
“Kondisi setiap negara itu berbeda. Dalam rapat kabinet kemarin disampaikan bahwa kondisi kita saat ini jauh lebih baik dan stabil dibanding banyak negara lain,” ujar Dudy dalam konferensi pers di Kuningan, Jakarta Selatan.
Misteri di Balik “40 Hari” Beijing
Penutupan udara yang dimulai sejak 27 Maret hingga 6 Mei 2026 ini mencakup wilayah strategis lepas pantai Shanghai hingga Laut China Timur. Yang membuat dunia internasional waspada adalah tidak adanya penjelasan resmi dari Beijing.
Biasanya, penutupan jalur udara dilakukan untuk latihan militer dan hanya berlangsung beberapa hari. Namun, durasi 40 hari tanpa pengumuman agenda militer ini memicu spekulasi, terutama di tengah ketegangan hubungan China-Taiwan.
Dudy mengakui bahwa aksi China ini berpotensi memangkas arus turis dari sana ke tanah air. Sebagai langkah antisipasi, Menhub kini memutar otak agar sektor pariwisata tetap bernapas melalui wisatawan domestik.
“Kita belajar dari masa krisis dan pandemi, pasar domestik adalah penopang utama. Kami sedang berupaya menjaga agar harga tiket pesawat dalam negeri tetap terjangkau meski harga avtur dunia sedang naik,” tegas Dudy.
Tujuannya jelas: jika turis mancanegara berkurang, mobilitas masyarakat lokal harus tetap tinggi agar roda ekonomi di daerah wisata tidak berhenti berputar.
Di tengah bayang-bayang krisis energi global, Kemenhub terus berkoordinasi untuk menekan kenaikan harga tiket domestik agar tidak terlalu “mencekik”. Pemerintah ingin memastikan masyarakat Indonesia tetap mampu bepergian antar-pulau demi menjaga stabilitas pariwisata nasional di tengah ketidakpastian jalur udara internasional.
