Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan komitmennya untuk menindak keras perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir bandang besar yang melanda Sumatera Utara dan wilayah sekitarnya. Tragedi yang juga berdampak pada Aceh dan Sumatera Barat ini telah menelan 964 korban jiwa, menjadikannya salah satu bencana alam paling mematikan dalam satu dekade terakhir.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengumumkan pada Selasa (9/12) bahwa pemerintah telah menyegel empat perusahaan menggunakan papan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Perusahaan yang disegel meliputi:
-
PT Agincourt Resources (pertambangan emas)
-
PT North Sumatera Hydro Energy / NSHE (pengembang PLTA Batang Toru)
-
PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III)
-
PT Sago Nauli (perkebunan kelapa sawit)
“Kami sebagai lembaga yang memiliki kewenangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan menegakkan hukum secara tegas,” tegas Kepala Biro Humas KLHK, Yulia, dalam konferensi pers resmi.
Saat ini, KLHK juga masih menginvestigasi empat perusahaan lain yang diduga melanggar aturan pengelolaan lingkungan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, lokasi krusial yang menjadi titik kerusakan terparah.
Bantuan Darurat Terus Mengalir
Upaya penanganan bencana di tiga provinsi terdampak—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—terus dikerahkan. Perum Bulog memastikan ketersediaan 5.000 ton beras untuk Sumatera Utara, sementara PT Pertamina International Shipping (PIS) mengirimkan BBM melalui kapal tanker untuk memulihkan aktivitas masyarakat.
Selain itu, CTARSA Foundation mengirimkan 20 ton bantuan logistik melalui kapal TNI AL, menembus daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi akibat longsor dan jalur darat yang terputus.
Dampak Kerusakan Kian Meluas
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Selasa (9/12) pukul 17.00 WIB mencatat:
-
964 jiwa meninggal
-
262 orang masih hilang
-
5.000 orang luka-luka
-
894.101 pengungsi
Kerusakan infrastruktur meliputi:
-
1.200 fasilitas umum
-
215 fasilitas kesehatan
-
584 fasilitas pendidikan
-
423 rumah ibadah
-
498 jembatan
-
60 perguruan tinggi terdampak
BNPB memperkirakan biaya pemulihan mencapai Rp51,82 triliun, mencakup pembangunan ulang fasilitas publik, pemulihan ekonomi, dan bantuan jangka panjang.
