JAKARTA – Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan besar dalam sistem penyelenggaraan haji nasional dengan pendekatan yang menyeluruh dan bertahap.
“Saya ingin melakukan perbaikan radikal haji Indonesia,” tegas Dahnil dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Pertama, menurut Dahnil, Kemenhaj RI memprioritaskan penataan ulang layanan operasional haji agar seluruh proses berjalan bersih dari praktik korupsi, manipulasi, dan rente.
Fokus pembenahan mencakup seluruh rantai layanan mulai dari keberangkatan, akomodasi, transportasi, konsumsi, pengaturan di Armuzna, layanan kesehatan, hingga kepulangan jemaah ke Tanah Air.
Ia menambahkan bahwa langkah efisiensi dilakukan dengan memangkas berbagai komponen biaya yang tidak wajar seperti mark up pada konsumsi dan pemondokan sehingga berdampak langsung pada penurunan ongkos haji.
Dalam dua tahun terakhir, kebijakan tersebut berhasil menekan biaya haji hingga mencapai penurunan sebesar Rp6 juta.
Pemerintah juga menegaskan bahwa menjaga kelancaran dan ketertiban layanan menjadi tantangan utama yang tidak mudah untuk diwujudkan secara cepat.
“Semua pelayanan harus berlangsung lancar dan tertib. Dan kami sadar, baru itu saja pekerjaan yg tak mudah,” ungkap Dahnil.
Upaya perbaikan dilakukan secara bertahap sembari menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem yang tidak tertata.
Kedua, pada tahap jangka menengah, perhatian diarahkan pada pembenahan sistem antrean haji yang selama ini menjadi persoalan serius di Indonesia.
Pemerintah mulai menerapkan sistem antrean berbasis keadilan dengan menyamakan masa tunggu rata-rata menjadi 26 tahun di seluruh wilayah Indonesia.
Kebijakan ini menggantikan sistem lama yang berbasis jumlah populasi Muslim dan menyebabkan disparitas antrean hingga mencapai 49 tahun di beberapa daerah.
Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto menilai durasi tersebut masih terlalu panjang mengingat jumlah daftar tunggu yang mencapai 5,7 juta calon jemaah.
Pemerintah kini tengah merumuskan solusi strategis untuk mengurai panjangnya antrean dengan menitikberatkan pada pembenahan tata kelola keuangan haji.
Perubahan regulasi terkait pengelolaan dana haji melalui BPKH menjadi momentum penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Dahnil bersama jajaran Kemenhaj menyatakan siap menjalankan langkah-langkah revolusioner sesuai arahan Presiden untuk memastikan dana haji sepenuhnya berpihak kepada kepentingan jemaah.
“Langkah jangka pendek, memutus mata rantai tata kelola yang merugikan jemaah yg seringkali mengatasnamakan umat dan jemaah haji,” lanjut Dahnil.
Menurutnya, dalam jangka pendek, pemerintah akan memutus mata rantai pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan jemaah dan seringkali berlindung di balik kepentingan umat.
Transparansi menjadi kunci utama dengan memastikan jemaah memiliki akses penuh terhadap informasi penggunaan dana haji mereka.
Pembenahan sistem keuangan ini diyakini menjadi fondasi penting untuk reformasi yang lebih luas dalam penyelenggaraan haji di masa depan.
Ketiga, pada tahap jangka panjang, pemerintah menargetkan transformasi makna ibadah haji agar tidak hanya berfokus pada aspek ritual dan teknis semata.
Haji diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas moral, sosial, dan peradaban masyarakat Indonesia.
Konsep kemabruran diperluas menjadi perpaduan antara kesalehan individu dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
“Haji yang meninggikan kesalehan pribadi dan kesalehan sosial bersenyawa berdampak bagi peradaban,” tegas Dahnil.
Dahnil mengakui bahwa agenda besar ini membutuhkan dukungan luas dari masyarakat serta komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan.
Ia juga menegaskan bahwa dukungan Presiden Prabowo Subianto menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi reformasi haji nasional.
Dengan optimisme, pemerintah meyakini bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil yang konsisten dan terarah.
“Mohon doa semua rakyat Indonesia. Pekerjaan yang tak mudah. Tapi saya dkk harus mulai, dan dukungan serta komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk kami bisa melangkah sangat meringankan.”
“Dan kami yakin “a billion step begin with one step”. Perlahan memang, tapi kami yakin di jalur yang benar. Barakallah,” pungkas Dahnil.***
