MANILA, FILIPINA – Pemerintah Filipina resmi memberlakukan sistem kerja empat hari dalam sepekan mulai Senin (9/3/2026) sebagai respons terhadap krisis energi global yang dipicu konflik Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran. Kebijakan ini diinstruksikan langsung oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr. melalui Surat Edaran Memorandum No 114 yang diterbitkan pekan ini.
Dalam memorandum yang dirilis Sabtu (7/3/2026), Presiden Marcos memerintahkan penerapan sementara sistem kerja empat hari bagi seluruh instansi pemerintah yang telah ditentukan. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi lembaga layanan darurat seperti kepolisian, pemadam kebakaran, serta kantor pelayanan publik garda terdepan.
“Semua lembaga dengan ini diarahkan untuk merumuskan pedoman internal masing-masing guna memastikan pemantauan dan dokumentasi yang sesuai, termasuk verifikasi kehadiran, dan standar kinerja, serta mekanisme pemantauan, sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan ketentuan Komisi Pelayanan Sipil yang berlaku,” bunyi memorandum tersebut.
Selain mengatur jam kerja, Marcos juga melarang perjalanan dinas dan aktivitas pemerintah yang tidak perlu. Kebijakan ini menyasar kegiatan seperti studi banding dan rapat yang masih dapat dilakukan secara daring.
“Perjalanan yang dilakukan tanpa justifikasi jelas, kebutuhan operasional, atau relevansi program secara langsung juga akan dianggap tidak perlu,” tegas memo itu.
Pemerintah juga menargetkan penghematan konsumsi listrik dan bahan bakar sebesar 10 hingga 20 persen di seluruh instansi pemerintah, termasuk perusahaan milik negara.
“Semua lembaga dan instrumen pemerintah nasional, termasuk perusahaan milik atau yang dikendalikan pemerintah, harus mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar sebesar 10 hingga 20 persen,” tutupnya
Langkah ini diambil sebagai antisipasi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah yang menyebabkan ketidakpastian pasokan energi global. Filipina, seperti banyak negara lain, berupaya menekan konsumsi energi untuk menjaga stabilitas pasokan dalam negeri.
