JAKARTA – Peristiwa memilukan terjadi di depan Polsek Bukit Raya, Pekanbaru, saat 11 oknum debt collector menyerang seorang perempuan secara brutal, bahkan di hadapan aparat yang justru pasif dan diduga ikut merekam kejadian.
Insiden ini tak hanya mencoreng penegakan hukum, tapi juga memantik kritik tajam dari DPR RI.
Evita Nursanty, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, mengecam keras tindakan kekerasan tersebut, seraya menilai kejadian itu merusak iklim pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (23/4/2025).
“Kejadian ini sangat mencoreng upaya-upaya pemulihan sektor pembiayaan pasca pandemi,” tegas Evita dikutip Parlementaria.
Politisi dari Dapil Jawa Tengah III itu menuntut Polri agar segera bertindak tanpa menunggu viralnya kasus terlebih dahulu.
Ia menilai, aparat harus berdiri di garis depan dalam menjamin ketenteraman warga dan melindungi publik dari aksi brutal kelompok premanisme yang berkedok penagihan utang.
Jadi Ancaman Serius
Evita juga menyinggung maraknya organisasi masyarakat (ormas) yang disusupi oleh oknum preman dan dijadikan alat pemerasan terhadap masyarakat. Ia menegaskan bahwa Polri dan pemerintah harus melakukan pembenahan menyeluruh.
“Keberadaan ormas seharusnya menjadi mitra dalam menjaga ketertiban sosial, bukan menjadi sumber keresahan publik,” tegasnya.
Menurutnya, toleransi terhadap kelompok-kelompok massa yang melakukan kekerasan hanya akan memperburuk kondisi keamanan nasional dan menyuburkan kultur ketakutan.
Ia bahkan menyarankan langkah ekstrem jika diperlukan: pembubaran ormas-ormas yang terbukti mencederai hukum dan kenyamanan masyarakat.
Dampak Serius pada Dunia Pariwisata dan UMKM
Tak hanya soal keamanan, Evita menyoroti dampak luas yang ditimbulkan praktik-praktik kekerasan ini terhadap sektor pariwisata dan usaha kecil.
Banyak wisatawan dan pelaku usaha yang merasa terintimidasi akibat keberadaan oknum yang mengklaim diri sebagai aparat ormas.
“Kita sudah sering kali mendengar adanya turis-turis yang dipalak oleh oknum yang mengatasnamakan ormas. Ini merugikan dunia usaha pariwisata dan menghambat pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.”
“Ia memperingatkan bahwa selama hukum tak ditegakkan secara tegas, industri pariwisata dan UMKM akan terus menjadi korban.
Menutup pernyataannya, Evita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tak tunduk pada tekanan kekerasan jalanan.
Ia mengingatkan bahwa premanisme yang dibiarkan justru akan menggerus keberlangsungan ekonomi rakyat.
“Ketika hukum dilecehkan oleh kekuatan massa yang arogan, maka yang terancam adalah rakyat, termasuk para pelaku usaha kecil. Kita menunggu ketegasan dan solusi dari pemerintah mengenai hal ini,” pungkasnya.***
