JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menepis tudingan soal dana APBD yang disebut mengendap dalam bentuk deposito.
Dedi menegaskan dirinya telah menelusuri langsung ke Bank Jabar Banten (BJB) dan memastikan tidak ada dana tersebut.
“Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito,” ujar Dedi di Bandung, Selasa (21/10/2025).
Ia menyebut praktik deposito daerah justru menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola anggaran.
Dedi pun meminta Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mempublikasikan data daerah yang benar-benar menyimpan dana itu.
Langkah transparansi dinilainya penting agar tidak muncul kesan negatif terhadap daerah yang tertib fiskal.
Menurutnya, generalisasi bisa merugikan daerah yang bekerja efisien dan sedang fokus mempercepat belanja publik.
Ia juga menilai, Jawa Barat kini tengah menggenjot realisasi anggaran agar berdampak langsung pada masyarakat.
Pernyataan Dedi ini menanggapi ucapan Menkeu Purbaya soal 15 daerah yang diduga simpan dana di luar BPD.
Dalam rapat inflasi daerah, Purbaya menyebut Jawa Barat miliki deposito Rp4,17 triliun bersama DKI dan Jatim.
Data Bank Indonesia mengungkap dana kas daerah yang mengendap di rekening pemerintah mencapai Rp233 triliun.
Angka itu mencakup simpanan pemprov Rp60,2 triliun, pemkab Rp134,2 triliun, dan pemkot sebesar Rp39,5 triliun.***
