Demokrat Klarifikasi Tudingan Terkait Ijazah Jokowi: “Upaya Fitnah dan Adu Domba”

JAKARTA – Partai Demokrat menanggapi dengan tegas tudingan yang menyebutkan mereka terlibat dalam isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Senin (28/7/2025), Partai Demokrat menyebutkan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan bernuansa provokatif.

Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, menyatakan bahwa sebutan “partai biru” yang disematkan kepada partainya adalah upaya insinuatif untuk mencemarkan nama baik mereka. “Istilah ‘partai biru’ yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami,” ujarnya dalam pernyataan resmi di Jakarta.

Herzaky menegaskan bahwa Roy Suryo, yang ikut berkomentar mengenai isu tersebut, sudah tidak lagi menjadi bagian dari Partai Demokrat. Ia mengundurkan diri pada tahun 2019 setelah perbedaan pandangan dengan kebijakan partai. Dengan demikian, pernyataan Roy Suryo tidak mewakili Partai Demokrat.

Herzaky juga menggarisbawahi bahwa hubungan antara keluarga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Presiden Joko Widodo sangat baik dan penuh saling hormat. Terbukti, pada Kongres V Partai Demokrat, beberapa anggota keluarga Jokowi, seperti Gibran Rakabuming Raka (Wakil Presiden RI) dan Kaesang Pangarep (Ketum PSI), turut hadir sebagai bentuk penghargaan kepada partai tersebut. Bahkan, Gibran langsung menjenguk SBY yang tengah dirawat di RSPAD.

Selain itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep di Solo beberapa waktu lalu.

Partai Demokrat juga menyoroti adanya pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Demokrat menilai tindakan tersebut sangat tidak etis dan berpotensi merusak harmoni dalam masyarakat, serta mengguncang ruang publik yang seharusnya dijaga dengan semangat demokrasi yang sehat.

Dengan tegas, Demokrat menyampaikan bahwa fitnah seperti ini harus dihentikan agar tercipta ruang diskusi yang lebih konstruktif dan tidak terpecah belah oleh provokasi pihak-pihak tertentu.