SWISS – Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap keras pemerintahannya dalam memberantas korupsi dan praktik bisnis serakah.
Hal ini ia ungkapkan saat berbicara di hadapan pemimpin dunia pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1), dengan pesan tegas bahwa Indonesia tidak lagi memberi ruang bagi pelanggaran hukum.
Dalam forum ekonomi global tersebut, Prabowo secara terbuka membantah anggapan lama sebagian pelaku usaha yang meyakini pejabat negara dapat disuap demi kepentingan bisnis.
“Saya menerima laporan bahwa dalam rapat-rapat mereka, ada yang mengatakan, ‘Tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.’ Saya tantang mereka yang berani suap di pemerintahan saya. Mereka akan terkejut,” tegas Prabowo.
Prabowo mengungkapkan bahwa pada tahun pertama pemerintahannya, Indonesia menjalankan langkah penegakan hukum paling berani sepanjang sejarah nasional sebagai fondasi pemulihan keadilan dan kedaulatan negara.
Pemerintah berhasil menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal yang selama ini dikuasai secara melawan hukum dan merugikan negara.
Menurut Prabowo, praktik tersebut bukan bagian dari mekanisme pasar bebas, melainkan bentuk greedonomics yang mengorbankan hukum, lingkungan, dan kepentingan rakyat demi keuntungan segelintir elite.
“Mungkin di banyak negara pernah ada masa seperti ini, masa para robber barons,” ujar Prabowo.
Selain penyitaan lahan, pemerintah juga mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai lebih dari 1,01 juta hektare setelah terbukti melakukan pelanggaran serius, termasuk membuka usaha di kawasan hutan lindung.
“Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum. Mungkin para pengusaha rakus ini merasa tidak perlu menghormati kedaulatan Negara Indonesia, atau merasa dapat membeli semua pejabat pemerintah,” lanjutnya.
Prabowo menambahkan bahwa hingga kini sekitar 1.000 tambang ilegal telah ditutup, meski laporan internal pemerintah menunjukkan jumlah pelanggaran serupa masih signifikan di berbagai daerah.
“Maka saya berkata, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada kemunduran,” tegasnya.
“Rakyat saya menuntut hal ini. Dan kami bertekad melayani rakyat dengan kejujuran,” pungkas Prabowo.***
