Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) bersama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terus mendorong perbaikan tata kelola pelabuhan di Indonesia untuk mencegah korupsi dan meningkatkan pelayanan. Pada aksi 2022–2023, upaya tersebut melibatkan penerapan digitalisasi di 14 pelabuhan utama, yang kemudian pada 2023-2024 telah meluas ke total 246 pelabuhan.
“Dari 246 pelabuhan tersebut, 46 di antaranya adalah pelabuhan prioritas nasional dalam transaksi ekspor dan impor yang mencakup coverage nasional. National Logistic Ecosystem (NLE) juga telah diterapkan di lebih dari 2000 terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Hasilnya, proses layanan pelabuhan menjadi lebih cepat dan lebih murah,” ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dalam Diskusi Media terkait upaya perbaikan tata kelola pelabuhan yang dilakukan oleh STRANAS PK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (2/7).
Penerapan NLE juga meluas ke enam pelabuhan udara, yaitu Bandara Internasional Kualanamu Medan, Soekarno–Hatta Tangerang, Juanda Sidoarjo, Ngurah Rai Denpasar, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, dan Hasanuddin Makassar, yang mencakup 96% kegiatan ekspor dan impor secara nasional. Capaian ini berdampak pada penurunan biaya logistik nasional dari 24% menjadi 14,29%, berdasarkan riset Bappenas.
Pahala melanjutkan, waktu layanan barang yang sebelumnya memakan waktu dua minggu kini rata-rata hanya 20,8 jam. Selain itu, biaya penanganan kargo di pelabuhan mengalami efisiensi sebesar 46,1%. Efisiensi waktu layanan kapal mencapai 21,6% dengan rata-rata dwelling time 2,9 hari, serta biaya layanan kapal menjadi 45,5% lebih murah dibandingkan sebelum adanya digitalisasi.
“Secara keseluruhan, 18 kementerian dan lembaga (K/L) telah bekerjasama untuk mencapai digitalisasi pelabuhan pemerintah dan pelabuhan swasta. Sekarang kita bisa memonitor pergerakan barang di 246 pelabuhan dan 2000 pelabuhan swasta, paling tidak kuantitasnya. Di pelabuhan udara, layanan yang sebelumnya membutuhkan dua hari sekarang hanya memakan waktu tiga hingga empat jam. Digitalisasi ini tercapai juga berkat bantuan LNSW,” papar Pahala.
LNSW Integrasikan Sistem Antar K/L
Kepala Lembaga National Single Window (LNSW), Oza Olavia, menyebutkan bahwa banyaknya kegiatan di pelabuhan yang melibatkan 18 K/L membuat digitalisasi menjadi penting dalam tata kelola pelabuhan. Menurut Oza, LNSW berperan mengelola integrasi sistem antar K/L terkait proses ekspor, impor, dan logistik.
“Kita mencoba memperbaiki tata kelola di pelabuhan dengan mengintegrasikan sistem 18 K/L tanpa mengurangi kewenangan mereka. Kami membuat proses bisnis lebih sederhana dengan memanfaatkan teknologi digital agar semuanya berjalan lancar dan efisien, serta mengurangi biaya. Digitalisasi dan integrasi proses tidak hanya di K/L, kami juga menghubungkan dengan BUMN dan sektor swasta,” jelas Oza.
Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, menambahkan bahwa digitalisasi di pelabuhan telah memperbaiki proses yang berkaitan dengan barang. “Semuanya dikontrol dari sistem. Digitalisasi memperpendek port stay, sehingga kapasitas bisa meningkat tanpa investasi berlebih,” katanya.
Proses digitalisasi pelabuhan juga berdampak pada penerimaan negara untuk sektor K/L yang memiliki layanan jasa kepelabuhanan. PNBP Kementerian Perhubungan melalui penerapan Inaportnet dari tahun 2021-2023 meningkat sebesar 116,05% menjadi 4,278 triliun rupiah.
Hingga 15 bulan pelaksanaan aksi 2023-2024, Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan meraih capaian tertinggi (63,64%). Tujuan aksi ini adalah meningkatkan layanan pelabuhan dengan menyederhanakan proses bisnis dan tata kelola kelembagaan, sehingga memberi kepastian waktu layanan dan mengurangi biaya logistik.
Perkembangan aksi lainnya mencakup Informasi Layanan Manifest Domestik oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan, yang bertujuan untuk transparansi dan memperoleh data distribusi komoditas guna mencegah penimbunan oleh oknum yang menyebabkan kelangkaan.
Diskusi media ini juga dihadiri oleh Rifani Kasubdit Lalu Lintas Luar Negeri Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Chotibul Umam Kasubdit Impor Direktorat Jenderal Bea Cukai, Achmad Farchanny Direktur Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Ikhwandi dari Badan Karantina Indonesia, dan Iwan dari Imigrasi.
Survei Efektivitas Layanan National Logistic Ecosystem (NLE) Tahun 2023
Survei Efektivitas Layanan NLE tahun 2023 dilakukan oleh Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) di 14 pelabuhan nasional, dengan 1.393 responden.
Hasil survei menunjukkan adanya efisiensi waktu dalam layanan delivery order (DO) online sebesar 40.3%, surat penyerahan peti kemas (SP2) online sebesar 47.0%, SSm Quarantine Customs (QC) sebesar 73.4%, SSm Pengangkut sebesar 21.6%, dan SSm Perizinan sebesar 56.4%.
Selain penghematan waktu, terjadi juga penghematan biaya dalam layanan delivery order (DO) online sebesar 25.7%, surat penyerahan peti kemas (SP2) online sebesar 32.4%, SSm Quarantine Customs (QC) sebesar 46.1%, SSm Pengangkut sebesar 45.5%, dan SSm Perizinan sebesar 97.8%.
Para pengguna layanan menyatakan bahwa NLE membantu perusahaan bekerja lebih efektif dan efisien, baik dari segi waktu maupun biaya.
