Tekanan publik dan peringatan dari berbagai lembaga negara akhirnya membuahkan hasil. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, resmi memutuskan untuk membatalkan pengadaan sekaligus mengembalikan mobil dinas barunya yang bernilai fantastis, Rp8,49 miliar, pada Minggu (1/3/2026).
Langkah ini diambil Rudy setelah mendapatkan “lampu kuning” dari Kementerian Dalam Negeri, KPK, BPK, hingga teguran dari partai pengusungnya sendiri, Golkar. Mobil yang menjadi pusat badai kritik tersebut adalah unit Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e seharga Rp8.499.936.000.
Belum Sempat Mengaspal
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa surat resmi pengembalian telah dilayangkan kepada penyedia, CV Afisera Samarinda, sejak Jumat (27/2). Menariknya, mobil mewah tersebut ternyata belum pernah digunakan sama sekali dan masih “parkir” di Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta sejak serah terima November lalu.
“Bapak Gubernur mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang disampaikan selama ini. Beliau telah memerintahkan agar mobil tersebut segera dikembalikan,” ujar Faisal. Sesuai mekanisme, pihak penyedia wajib menyetor kembali dana miliaran rupiah tersebut ke kas daerah dalam waktu maksimal 14 hari.
Menyerah pada Realitas Sosial
Sebelumnya, Pemprov Kaltim sempat membela pengadaan ini dengan alasan medan geografis Kaltim yang berat serta status provinsi sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, argumen tersebut dimentahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dan Sekjen Golkar, Sarmuji, yang mengingatkan bahwa gaya hidup pejabat harus selaras dengan kondisi rakyat.
“Kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi,” tegas Sarmuji menyentil keputusan kadernya tersebut.
Sebagai konsekuensi dari pembatalan ini, Rudy Mas’ud dipastikan akan kembali menggunakan kendaraan pribadinya untuk menunjang aktivitas kedinasan di Kalimantan Timur. Keputusan ini dinilai banyak pihak sebagai langkah krusial untuk memulihkan citra pemerintah daerah di mata masyarakat yang tengah menuntut efisiensi anggaran.
