Badan Gizi Nasional (BGN) resmi merombak struktur kepemimpinannya demi memperjelas dan memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bertempat di Kantor BGN, Jakarta, lima pejabat eselon I baru resmi dilantik pada Selasa (21/7/2026) siang.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa pengangkatan lima pejabat baru ini dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024.
“Sesuai Pasal 59 Perpres 83/2024, pengisian pejabat tinggi madya dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Keputusan Presiden (Keppres) sudah ditandatangani dan beliau-beliau resmi diangkat untuk memperkuat BGN,” terang Agustina dalam konferensi pers.
Skuad Baru BGN: Kolaborasi Eksportir Kesehatan, Hukum, hingga Keuangan
Jajaran pimpinan baru ini datang dari latar belakang yang sangat strategis—mulai dari mantan Kepala Kejaksaan Tinggi, pejabat Kemenkes, hingga pakar pengawasan keuangan:
-
Sekretaris Utama: Dr. Lili Khamiliyah, S.E., M.Si. (Menggantikan Sarwono; sebelumnya menjabat Kepala Biro Umum dan Keuangan BGN)
-
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola: dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, M.K.M. (Menggantikan Tigor Pangaribuan; sebelumnya menjabat Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan)
-
Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran: Zainuri, Ak. (Menggantikan Suardi Samiran; sebelumnya menjabat Kepala Biro Keuangan BPKP)
-
Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama: Dr. Mariman Darto, S.E., M.Si. (Sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta)
-
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan: Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H. (Menggantikan Dadang Hendrayudha; sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)
Kelima pejabat tinggi madya tersebut akan langsung bekerja mendampingi Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang bersama dua Wakil Kepala BGN, yakni Agustina Arumsari dan Trenggono.
Kehadiran sosok-sosok berpengalaman seperti Ketut Sumedana di bidang pengawasan hukum serta Zainuri di bidang transparansi keuangan diharapkan mampu menyumbat berbagai celah kebocoran anggaran dan memastikan penyaluran program MBG berlangsung tepat sasaran.
