Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menegaskan kesiapan ibu kota menjadi percontohan dalam penerapan interoperabilitas Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari penguatan Digital Public Infrastructure (DPI).
“Kami siap menjadikan DKI Jakarta sebagai role model pelaksanaan interoperabilitas IKD dan pemanfaatan data kependudukan untuk memperkuat infrastruktur digital publik,” ujar Teguh dalam forum Promosi Interoperabilitas IKD dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai DPI yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).
Teguh juga menyoroti pentingnya evaluasi dampak penerapan IKD melalui kajian akademis. Ia mengusulkan agar setiap lembaga, baik pemerintah maupun swasta, melakukan penelitian terkait manfaat implementasi IKD. Data hasil evaluasi ini, menurutnya, dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif.
“Diperlukan sinergi antar-kementerian dan lembaga untuk memastikan transformasi digital di Indonesia berjalan lebih baik. Forum ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi tersebut,” tambah Teguh.
Sebagai provinsi yang telah mengadopsi sistem administrasi kependudukan berbasis digital, Teguh memaparkan langkah-langkah yang sudah diterapkan DKI Jakarta. Salah satunya adalah integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP elektronik dengan berbagai layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, perizinan usaha, dan bantuan sosial.
Menurut Teguh, sistem ini tidak hanya mempermudah masyarakat mengakses layanan, tetapi juga memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran, khususnya dalam verifikasi penerima bantuan sosial. “Data yang akurat dan sistem yang terintegrasi menjadi kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan pelayanan publik berbasis digital,” tegasnya.
Ia menyambut baik inisiatif pemerintah pusat dalam memperkenalkan interoperabilitas IKD yang menjadikan KTP elektronik sebagai identitas digital resmi terintegrasi. Teguh berharap, langkah ini dapat mempercepat implementasi DPI, yang menjadi fondasi penting untuk transformasi digital nasional.
Teguh juga mengajak peserta forum untuk berbagi pengalaman dan solusi terkait penerapan sistem identitas digital di berbagai wilayah. Menurutnya, berbagi wawasan dapat membantu menemukan solusi terbaik untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan.
“Melalui forum ini, kita dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital berbasis data kependudukan. Dengan begitu, kita dapat membangun infrastruktur digital publik yang inklusif dan tangguh,” tutup Teguh.
Langkah DKI Jakarta ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mendukung visi nasional mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berbasis digital.
