JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana memanggil seluruh pemangku kepentingan terkait perizinan dan operasional lapangan padel di ibu kota.
Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap keluhan warga mengenai kebisingan yang ditimbulkan fasilitas olahraga tersebut, terutama saat beroperasi hingga larut malam dan mengganggu ketenangan lingkungan sekitar.
Pramono menyatakan, pertemuan ini dijadwalkan pekan depan untuk mendalami proses pemberian izin serta pelaksanaan kegiatan di lapangan-lapangan padel yang ada.
“Jadi minggu depan saya akan mengundang seluruh stakeholder yang khusus berkaitan dengan izin padel ini. Saya akan meminta untuk dipresentasikan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmen untuk menegakkan aturan secara tegas bagi lapangan padel yang melanggar ketentuan perizinan, terutama jika lokasinya tidak sesuai dan mengganggu masyarakat sekitar.
“Bagi daerah-daerah yang kemudian mengganggu masyarakat karena tidak sesuai dengan izin yang diberikan,” ucap dia.
Ancaman sanksi tegas pun disiapkan, termasuk pencabutan izin operasional apabila terbukti ada pelanggaran berulang.
“Tentunya Pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas terkait hal itu,” pungkasnya.
Keluhan warga muncul seiring maraknya lapangan padel privat di berbagai wilayah Jakarta, yang sering dibangun dekat pemukiman. Beberapa kasus viral di media sosial menyoroti dampak kebisingan bola dan aktivitas permainan terhadap kenyamanan penghuni sekitar, terutama pada malam hari.
Dengan langkah evaluasi ini, Pemprov DKI berupaya menyeimbangkan perkembangan olahraga rekreasi populer seperti padel dengan perlindungan hak warga atas lingkungan yang tenang, sesuai regulasi tata ruang dan perizinan yang berlaku.
