JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan apresiasi tinggi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah berhasil melaksanakan Pemilu dan Pilkada 2024 dengan lancar dan sukses.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, saat konferensi pers Laporan Akhir Tahun DKPP di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Senin (6/1/2025).
“Meski kami mengapresiasi kerja keras KPU dan Bawaslu, ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal kepatuhan terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP),” ungkap Heddy, mengingatkan adanya pekerjaan rumah yang masih harus ditangani.
Sepanjang tahun 2024, DKPP menerima sebanyak 790 laporan dugaan pelanggaran KEPP dan telah menyelesaikan 237 perkara, dengan melibatkan 1.040 penyelenggara Pemilu. Dari jumlah tersebut, 66 orang di antaranya diberhentikan tetap, dan 5 orang diberhentikan dari jabatan ketua. Selain itu, ada 260 penyelenggara yang mendapat teguran tertulis, 101 diberikan peringatan keras, dan 26 mendapat peringatan keras terakhir. Sebanyak 532 penyelenggara lainnya dipulihkan nama baiknya karena tidak terbukti melakukan pelanggaran.
“Puncak pengaduan terjadi pada bulan Desember dengan 125 laporan, diikuti oleh Maret (98) dan Mei (79),” jelas Heddy lebih lanjut.
Namun, Heddy menegaskan bahwa tujuan DKPP bukan untuk memberhentikan atau memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu. DKPP hadir untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara, lembaga Pemilu, serta proses Pemilu itu sendiri.
“Tujuan kami adalah untuk menjaga marwah Penyelenggara Pemilu, Institusi Pemilu, dan Pemilu itu sendiri agar kepercayaan publik tetap terjaga dan tidak ada keraguan sedikit pun dari masyarakat,” tambahnya.
Keberhasilan Pemilu dan Pilkada tidak lepas dari peran serta semua pihak terkait, termasuk Polri yang turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Alhamdulillah, tidak ada gangguan keamanan atau gesekan sosial yang membahayakan persatuan nasional. Banyak yang memprediksi Pilkada akan berlangsung keras di daerah dengan dua pasangan calon, tetapi kenyataannya, Pilkada berjalan lancar, aman, dan damai,” kata Heddy dengan penuh rasa syukur.
Pada kesempatan ini, Heddy juga memberikan apresiasi khusus kepada Polri atas dukungannya yang luar biasa terhadap tugas DKPP dalam menegakkan KEPP di seluruh Indonesia.
Selama tahapan Pemilu dan Pilkada 2024, Polri telah memfasilitasi pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP di berbagai daerah, seperti Papua, Papua Barat Daya, dan Sumatera Selatan.
“Kenapa kami menggelar sidang di kantor kepolisian? Karena Polri memiliki infrastruktur yang memadai dan tentu saja menjamin keamanan. Saya pribadi sudah membuktikan, saat sidang di daerah, kami menggunakan fasilitas Polri,” terang Heddy.
“Dengan ketiadaan kantor perwakilan DKPP di provinsi, kami sering kesulitan mencari tempat untuk sidang di KPU atau Bawaslu, karena kedua lembaga tersebut juga sibuk menangani tahapan Pemilu,” lanjutnya.
“Namun, berkat Polri, kami dapat memanfaatkan fasilitas mereka, dan itu sangat membantu proses sidang kami,” tambah Heddy, mengungkapkan rasa terima kasihnya.
Ke depan, Heddy berharap kerja sama antara DKPP dan Polri dapat semakin erat dan berkembang, serta berharap DKPP dapat memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi.