JAKARTA – Kabar baik bagi pekerja di sejumlah daerah. Pemerintah provinsi mulai mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Hingga Sabtu (21/11/2026), sedikitnya delapan provinsi telah menetapkan kenaikan upah minimum untuk tahun depan.
DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan UMP tertinggi. Ibu Kota menetapkan upah minimum 2027 sebesar Rp6.136.941 atau naik 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang tercatat Rp5.729.876.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang telah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Di tengah pengumuman sejumlah daerah, pemerintah pusat memastikan proses penetapan UMP masih berlangsung. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi, mengatakan pemerintah daerah terus menyelesaikan tahapan penyusunan upah minimum sesuai ketentuan.
“Pemprov ada yang sudah dan sedang menyusun UMP,” ujar Cris, Jumat (20/11/2026).
Daftar 8 Provinsi yang Tetapkan UMP 2027
Berdasarkan besaran yang telah diumumkan, DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan UMP Rp6,13 juta. Sementara itu, Jawa Tengah berada di urutan terbawah di antara delapan provinsi tersebut.
Berikut daftar UMP 2027 dari nominal tertinggi hingga terendah:
1. DKI Jakarta: Rp6.136.941, naik dari Rp5.729.876 pada 2026.
2. Aceh: Rp4.197.000, naik dari Rp3.932.552 pada 2026.
3. Riau: Rp4.031.000, naik dari Rp3.708.495 pada 2026.
4. Kalimantan Utara: Rp4.027.000, naik dari Rp3.775.243 pada 2026.
5. Sulawesi Barat: Rp3.502.000, naik dari Rp3.315.934 pada 2026.
6. Jawa Barat: Sekitar Rp3.000.000, naik dari Rp2.317.501 pada 2026.
7. DI Yogyakarta: Rp2.725.000, naik dari Rp2.417.495 pada 2026.
8. Jawa Tengah: Rp2.655.454, naik dari Rp2.327.386,07 pada 2026.
Perbedaan besaran upah di masing-masing daerah cukup mencolok. UMP DKI Jakarta bahkan masih unggul lebih dari Rp1,9 juta dibandingkan Aceh yang berada di posisi kedua.
Ini Jadwal Penetapan UMP hingga UMSK 2027
Pekerja di daerah yang belum masuk dalam daftar tersebut masih perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah provinsi masing-masing.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya telah menetapkan tenggat waktu bagi pemerintah daerah untuk merampungkan penetapan upah minimum 2027. Tahapan tersebut mencakup UMP hingga Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Berikut jadwal penetapannya:
– 21 November 2026: Batas akhir pengumuman UMP.
– 25 November 2026: Batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
– 26 November 2026: Batas akhir penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
– 30 November 2026: Batas akhir penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Dalam menentukan besaran kenaikan upah, pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator, di antaranya Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi makro, serta situasi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Perhitungan juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
Yassierli berharap kebijakan upah minimum 2027 dapat mengakomodasi kepentingan pekerja tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha dan keberlangsungan industri.
“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” tegas Yassierli dalam rapat koordinasi hibrida di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).
Vicky Vadila Muhti – (Garuda TV)