WASHINGTON DC, AS – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bersiap mengukir sejarah dengan menandatangani instruksi presiden yang akan membubarkan Departemen Pendidikan pada hari ini, Kamis (20/3/2025). Langkah kontroversial ini bukanlah kejutan, mengingat Trump telah lama menggaungkan rencana tersebut sejak masa kampanye Pilpres AS 2024.
Gedung Putih mengungkapkan bahwa instruksi tersebut memerintahkan Menteri Pendidikan Linda McMahon untuk memimpin proses penutupan departemen secara total. McMahon ditugaskan untuk memastikan kewenangan pendidikan dialihkan sepenuhnya ke tangan negara bagian. Tidak hanya itu, ia juga harus menjamin transisi program dan layanan berjalan mulus tanpa hambatan.
Larangan DEI dan Ideologi Gender
Instruksi presiden yang diteken Trump ini juga tegas melarang penggunaan sisa anggaran Departemen Pendidikan untuk mendukung agenda Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) atau ideologi gender. Fokusnya jelas: menghapus apa yang dianggap sebagai “birokrasi berlebihan” dan mengembalikan kontrol pendidikan ke level lokal.
Namun, keputusan ini tak berjalan mulus. Sejumlah jaksa agung dari negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat melawan keras. Pekan lalu, mereka mengajukan gugatan untuk membatalkan instruksi tersebut, sekaligus menentang rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang menargetkan hampir separuh pegawai negeri sipil (PNS) federal di departemen itu.
PHK Besar-Besaran Jadi Langkah Awal
Sebelumnya, Departemen Pendidikan telah menggulirkan program pengurangan tenaga kerja yang memengaruhi hampir 50 persen stafnya. Linda McMahon tak menampik bahwa PHK ini adalah fondasi menuju penutupan total.
“Sebenarnya memang begitu. Karena ini adalah perintah presiden, arahannya sudah jelas kepada saya, untuk menutup Departemen Pendidikan. Namun, apa yang kami lakukan hari ini adalah mengambil langkah pertama untuk menghapus apa yang saya anggap sebagai pembengkakan birokrasi,” tegas McMahon.
Meski demikian, McMahon menegaskan bahwa warga AS tak akan kehilangan akses pendidikan. Menurutnya, visi Trump adalah memangkas lapisan birokrasi yang dinilai boros, sehingga dana pendidikan bisa mengalir lebih banyak ke negara bagian untuk dikelola secara langsung.
Polemik dan Dampak Jangka Panjang
Keputusan ini memicu perdebatan sengit. Pendukung Trump memuji langkah tersebut sebagai terobosan untuk efisiensi dan otonomi lokal, sementara kritikus memperingatkan potensi kekacauan dalam sistem pendidikan nasional. Dengan penghapusan Departemen Pendidikan, AS memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian.
Pengelolaan pendidikan mungkin akan mengalami perubahan signifikan, dan semua mata kini tertuju pada bagaimana negara bagian akan menangani tanggung jawab baru ini.
