JAKARTA – Langkah pemerintah menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia menuai apresiasi dari kalangan legislatif karena dinilai menjadi strategi penting menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menilai kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan nyata terhadap masyarakat, terutama dalam menjaga daya beli di tengah tekanan global akibat konflik kawasan Timur Tengah.
Ia menegaskan bahwa keputusan tidak menaikkan harga BBM sekaligus memastikan ketersediaan stok merupakan langkah krusial yang memberikan rasa aman bagi publik.
“Kita apresiasi karena harga BBM tidak dinaikkan, termasuk juga langkah Pemerintah yang memastikan stok BBM tetap aman meski sebelumnya disampaikan Pak Bahlil, stok BBM hanya tinggal untuk 20 hari,” kata Mufti Anam dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, kepastian pasokan energi menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, sehingga keberhasilan menjaga stok mencerminkan koordinasi yang solid antar lembaga pemerintah.
Ia juga menyoroti peran strategis BUMN energi seperti Pertamina yang dinilai mampu menjaga distribusi dan ketersediaan BBM tetap lancar di seluruh wilayah.
“Dan kalau ternyata stok betul aman, tentu itu adalah sesuatu yang bagus. Yang menurut saya ini berkat kinerja baik Pemerintah, terutama Pertamina,” sambungnya.
Lebih jauh, Mufti menyebut kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai langkah berani yang berbeda dari tren global, di mana banyak negara justru menaikkan harga energi domestik akibat lonjakan harga minyak mentah.
“Ini sebuah terobosan di saat negara lain menaikkan harga BBM, Pemerintahan Pak Prabowo mengambil sikap berbeda, sebuah langkah berani,” tutur politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Di sisi fiskal, pemerintah disebut telah menyiapkan bantalan anggaran guna menjaga stabilitas harga energi melalui tambahan subsidi BBM yang diperkirakan mencapai Rp90 hingga Rp100 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan kapasitas fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menopang kebijakan tersebut, bahkan saat harga minyak mentah global menyentuh level tinggi.
Pemerintah memastikan strategi ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional agar tetap stabil di tengah dinamika pasar energi internasional yang tidak menentu.***
