JAKARTA – Komisi IV DPR mengingatkan Bareskrim Polri untuk tidak berhenti hanya pada pemeriksaan aktor lapangan terkait kasus pagar laut di Tangerang.
DPR RI menilai pentingnya mengungkap siapa yang berada di balik layar, yang kemungkinan besar menjadi otak dari dugaan korupsi besar ini.
Tindakan tegas Bareskrim Polri yang menggeledah rumah dan kantor Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin disambut baik oleh Johan Rosihan, Anggota Komisi IV DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurutnya, langkah ini menunjukkan komitmen Polri dalam menegakkan hukum serta memberantas praktik korupsi di sektor kelautan dan perikanan.
“Saya mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dalam mengusut kasus ini,” ujar Johan kepada wartawan pada Selasa (11/2/2025).
Ia menambahkan bahwa pihaknya berharap Polri tidak hanya mengejar aktor lapangan tetapi juga menggali lebih dalam untuk mengungkap siapa yang merancang dan mengendalikan dugaan penyimpangan dana proyek pagar laut tersebut.
Johan menegaskan bahwa meski saat ini Bareskrim baru menyelidiki pemalsuan dokumen terkait sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan pagar laut Tangerang, polisi harus mengejar aliran dana yang terlibat.
“Kami berharap Polri dapat menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang bertanggung jawab hingga ke level tertinggi,” katanya.
Ia mengingatkan agar tak ada pihak yang lepas dari jerat hukum, termasuk mereka yang berada di balik skema besar ini.
Penggeledahan yang dilakukan di rumah dan kantor Kades Kohod, Arsin, pada Senin (11/2/2025) menunjukkan bukti baru dalam kasus ini. Di antara barang bukti yang ditemukan adalah sebuah mobil mewah dengan nomor polisi B 412 SIN yang diduga milik Arsin. Ini semakin memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proyek pagar laut tersebut, yang seharusnya bermanfaat bagi nelayan dan masyarakat sekitar.
Johan juga menambahkan bahwa penggeledahan ini adalah langkah awal untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini, dan memastikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, terutama para nelayan yang seharusnya mendapatkan manfaat dari proyek kelautan ini.
Dengan langkah tegas ini, Komisi IV DPR berharap bahwa Polri dapat mengungkap seluruh rangkaian kejahatan yang terjadi, dan membawa para pelaku, terutama mereka yang berada di balik layar, ke meja hijau.
