JAKARTA – Komisi VII DPR RI meminta pemerintah segera merombak tata niaga baja nasional untuk melindungi industri lokal dari gempuran impor, terutama dari China. Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan industri strategis di tengah ancaman banjir baja murah berkualitas rendah.

Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty, menegaskan pentingnya langkah tegas untuk menyelamatkan sektor baja. “Baja adalah tulang punggung industrialisasi. Jika industri baja runtuh, kedaulatan ekonomi ikut tergerus. Oleh sebab itu, repositioning tata niaga baja bukan pilihan, tapi keharusan untuk menyelamatkan industri strategis nasional,” ujarnya di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Menurut Evita, penataan ulang tata niaga baja mencakup sejumlah kebijakan strategis, seperti:

Penerapan safeguard dan tarif tambahan untuk baja impor yang melonjak
Kewajiban menyerap baja lokal dalam proyek strategis nasional
Pengetatan standar teknis untuk mencegah masuknya baja impor berkualitas rendah yang merusak pasar
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri, menjaga lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Data dari Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA mengungkapkan situasi krisis yang dialami industri baja nasional. Pada semester I-2024, impor baja dari China melonjak 34 persen menjadi 2,98 juta ton, naik dari 2,23 juta ton pada periode sebelumnya.

Lonjakan ini menyebabkan utilisasi kapasitas produksi domestik anjlok hingga di bawah 40 persen, angka terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini diperparah dengan potensi dampak kebijakan tarif impor baru dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang dapat memicu gelombang ekspor baja China ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

“Ini akan menjadi ancaman bagi industri baja domestik, apalagi kita punya proteksi yang relatif lemah. Industri baja mempunyai peran strategis sebagai backbone pembangunan dan industrialisasi. Apalagi pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional 6%-8%,” tegas Evita.

Evita juga menekankan bahwa perlindungan terhadap industri baja lokal tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut kemandirian nasional. Pemerintah diminta segera bertindak untuk memastikan keberlanjutan industri baja sebagai pilar utama pembangunan nasional.