JAKARTA – Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta pemerintah dan maskapai memprioritaskan keselamatan penerbangan menyusul eskalasi konflik Amerika Serikat–Israel dengan Iran yang memicu penutupan sejumlah ruang udara internasional dan mengganggu penerbangan global.
Menurut Evita, situasi tersebut harus direspons secara cepat dan terkoordinasi oleh seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa keselamatan, kepastian layanan penumpang, serta stabilitas industri penerbangan harus menjadi fokus utama demi menjaga konektivitas Indonesia.
“Saya memandang bahwa dalam situasi seperti ini, pendekatan yang harus kita kedepankan adalah keselamatan, koordinasi yang solid, perlindungan penumpang, serta komunikasi publik yang transparan dan menenangkan,” katana melalui keterangan tertulis yang diterima Garuda.Tv, Selasa (3/3/2026)
Keselamatan Penerbangan Jadi Prioritas Utama
Evita menekankan bahwa keselamatan harus menjadi fondasi dalam setiap pengambilan keputusan di tengah gangguan operasional penerbangan akibat ketegangan geopolitik.
“Keselamatan penerbangan adalah prioritas utama. Setiap keputusan pengalihan rute, penundaan, maupun pembatalan penerbangan harus sepenuhnya berbasis pada penilaian risiko dan standar keselamatan internasional. Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek safety,” katanya.
Ia menilai, pendekatan tersebut penting untuk mencegah risiko tambahan akibat dinamika konflik regional yang berdampak pada jalur penerbangan internasional.
Perlindungan Penumpang Harus Maksimal
Selain aspek keselamatan, Evita juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap penumpang yang terdampak pembatalan atau keterlambatan penerbangan. Ia meminta maskapai dan pengelola bandara memastikan layanan tetap berjalan secara optimal dan manusiawi.
“Di sisi lain, perlindungan terhadap penumpang harus dilaksanakan secara maksimal. Maskapai dan pengelola bandara perlu memastikan layanan yang manusiawi, termasuk kemudahan rebooking tanpa beban tambahan dalam kondisi darurat, mekanisme refund yang jelas, serta penyediaan konsumsi dan akomodasi apabila terjadi keterlambatan berkepanjangan. Penumpang berhak mendapatkan kepastian, bukan kebingungan,” tegasnya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketidakpastian perjalanan yang dialami masyarakat di tengah situasi global yang tidak menentu.
Koordinasi Terpadu Lintas Instansi
Evita juga mendorong pemerintah segera mengaktifkan mekanisme koordinasi terpadu lintas kementerian dan lembaga agar respons berjalan efektif dan terintegrasi.
“Saya juga mendorong pemerintah untuk mengaktifkan mekanisme koordinasi terpadu lintas kementerian dan lembaga—antara regulator penerbangan, operator bandara, maskapai, serta instansi terkait—agar respons berjalan cepat dan terintegrasi. Posko informasi terpadu dengan pembaruan berkala sangat penting untuk menghindari kepanikan akibat simpang siur informasi,” jelasnya.
Ia menilai, keberadaan posko informasi terpadu dengan pembaruan berkala akan membantu menjaga arus informasi tetap akurat sekaligus menenangkan publik.
Antisipasi Penumpukan Penumpang di Bandara
Dalam menghadapi potensi gangguan operasional, Evita juga meminta adanya skema manajemen penumpukan penumpang di bandara.
“Selain itu, perlu disiapkan skema manajemen penumpukan penumpang di bandara, termasuk pengaturan antrean, fasilitas ruang tunggu tambahan, dukungan medis dasar, serta prioritas layanan bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pendekatan empati dan pelayanan publik yang responsif menjadi kunci dalam situasi seperti ini,” ungkap Evita.
Menurutnya, pendekatan yang mengedepankan empati dan pelayanan publik yang responsif menjadi kunci dalam menjaga kenyamanan, khususnya bagi kelompok rentan.
Perlindungan WNI di Luar Negeri
Evita turut menyoroti perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak di luar negeri akibat gangguan penerbangan internasional.
“Bagi WNI yang terdampak di luar negeri, koordinasi perlindungan dan layanan informasi juga harus diperkuat agar masyarakat mendapatkan kepastian jalur alternatif dan pendampingan yang memadai,” katanya.
Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut penting agar WNI memperoleh kepastian rute alternatif maupun pendampingan apabila diperlukan.
Ujian Tata Kelola Krisis dan Stabilitas Ekonomi
Lebih lanjut, Evita mengakui bahwa situasi ini merupakan dampak dinamika global yang berada di luar kendali maskapai maupun operator bandara. Namun demikian, ia menilai kondisi ini menjadi ujian terhadap tata kelola krisis dan kepemimpinan.
“Kita memahami bahwa kondisi ini merupakan dampak dinamika global yang berada di luar kendali maskapai maupun operator bandara. Namun justru dalam situasi seperti inilah kualitas tata kelola dan kepemimpinan krisis diuji,” paparnya.
Ia juga menyoroti potensi dampak lanjutan terhadap sektor pariwisata dan UMKM yang bergantung pada mobilitas udara.
DPR Siap Awasi Stabilitas Industri
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi VII DPR RI menyatakan siap mengawal langkah-langkah pemerintah guna menjaga stabilitas industri penerbangan nasional.
“Komisi VII DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif dan mendukung langkah-langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas industri penerbangan, sektor pariwisata, serta UMKM yang bergantung pada mobilitas udara. Stabilitas konektivitas nasional harus tetap terjaga agar dampak ekonomi tidak meluas,” tegas Evita.
Dalam penutupnya, ia mengajak seluruh pihak untuk tetap tenang dan mengedepankan kerja sama.
“Mari kita hadapi situasi ini dengan kepala dingin, koordinasi yang kuat, serta komitmen bersama untuk menempatkan keselamatan dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,” pungkasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah laporan pembatalan penerbangan ke kawasan Timur Tengah dan Eropa yang berpotensi merembet ke rute domestik Indonesia. Pemerintah diminta segera bertindak untuk meminimalisir kerugian, sementara penumpang disarankan memantau pembaruan resmi dari maskapai.
