JAKARTA – Dalam menyikapi meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menekankan agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / RAPBN 2026 diarahkan sebagai alat mitigasi strategis.
Menurutnya, RAPBN tahun depan harus fokus memperkuat struktur ekonomi nasional agar tetap kokoh menghadapi tekanan global.
Berbicara dalam sidang paripurna di Kompleks DPR RI, Kamis (17/4/2025), Dasco menyatakan bahwa pembahasan awal RAPBN 2026 menjadi momentum penting untuk merancang kebijakan fiskal yang adaptif dan visioner.
“Pada masa persidangan ini, DPR akan melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026. Kita saat ini dihadapkan pada gejolak global yang tidak menentu,” ujar Dasco.
Ia merujuk pada kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat, yang dinilai memperparah perang dagang dan menambah tekanan terhadap pasar global.
Kondisi tersebut, kata Dasco, bisa mengakibatkan instabilitas dalam rantai pasok dunia, fluktuasi nilai tukar dolar, dan potensi perlambatan ekonomi secara menyeluruh.
“Perang dagang yang dipicu kebijakan tarif resiprokal ke banyak negara yang dikeluarkan oleh AS beberapa waktu lalu akan menciptakan berbagai dampak dan risiko.”
“Mulai dari guncangan rantai pasok global, nilai tukar dolar AS, hingga risiko perlambatan perekonomian global,” ucapnya.
Lebih lanjut, Dasco menyoroti pentingnya kebijakan baru dari Pemerintah untuk memperkuat ketahanan perekonomian nasional.
Ia mengingatkan bahwa tantangan ini tidak bersifat sementara, sehingga RAPBN 2026 harus menjadi solusi jangka panjang, bukan sekadar respons sesaat.
“Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa mengatur layar. Kita tidak bisa mengubah kebijakan tarif resiprokal AS, tetapi kita bisa menguatkan fondasi ekonomi kita sendiri,” ujarnya menegaskan filosofi langkah antisipatif yang harus diambil.
Dasco juga menilai sinergi antara DPR dan Pemerintah dalam menyusun RAPBN 2026 menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas nasional di tengah pergolakan ekonomi dunia.
Pembahasan ini akan menjadi bagian dari agenda strategis DPR pada Masa Persidangan III Tahun 2024-2025.***
