JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor massal 105.000 unit mobil pikap dan kendaraan niaga asal India senilai Rp24,66 triliun. Kendaraan tersebut direncanakan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Dasco menyatakan telah menyampaikan pesan langsung kepada pemerintah agar rencana tersebut ditunda sementara. Alasannya, Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan kunjungan kerja di luar negeri.
“Jadi rencana untuk impor 105.000 mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri,” kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco meyakini Presiden Prabowo akan membahas secara mendalam rencana impor ini begitu kembali ke Tanah Air. Pembahasan tersebut diharapkan mencakup masukan dari berbagai pihak, termasuk evaluasi kesiapan industri otomotif dalam negeri.
” Tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah, sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” ujarnya.
Rencana impor ini sebelumnya diungkap Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota. Perusahaan tersebut bertanggung jawab atas pengadaan kendaraan untuk kebutuhan logistik Kopdes Merah Putih.
Menurut Joao, keputusan mengimpor dari India didasari pertimbangan harga yang lebih kompetitif, kualitas yang memadai, serta keterbatasan ketersediaan produk serupa di pasar domestik.
“Kami memesan dengan harga yang sangat kompetitif, hampir 50 persen lebih murah dari kompetitornya. Dari sisi daya tahan, tenaga, dan konsumsi bahan bakar, kendaraan ini sangat andal dan berkualitas,” kata Joao dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026).
Pengadaan ini menuai sorotan publik dan pelaku industri otomotif nasional. Sejumlah pihak menilai impor skala besar berpotensi memengaruhi pertumbuhan industri lokal, termasuk ketersediaan suku cadang dan layanan purna jual.
Istana dan kementerian terkait dikabarkan sedang mengecek detail rencana tersebut. Respons resmi dari pemerintah diharapkan muncul setelah Presiden kembali dan melakukan pembahasan lebih lanjut.
Rencana impor ini merupakan bagian dari upaya mendukung program Kopdes Merah Putih yang bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui infrastruktur logistik yang lebih baik. Namun, penundaan yang diminta Dasco diharapkan memberi ruang bagi pertimbangan lebih matang demi kepentingan nasional.
