JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui penambahan anggaran transfer ke daerah (TKD) bagi tiga provinsi terdampak banjir bandang di Pulau Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Hal ini sebagai bentuk percepatan pemulihan wilayah pascabencana yang kini jadi perhatian nasional.
Langkah tersebut diumumkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026), yang dihadiri jajaran pimpinan dan anggota Satgas Pemulihan Pasca-Bencana (Satgas Galapana) DPR RI.
Saan menegaskan, pembahasan ini tidak hanya berfokus pada angka tambahan dana, tetapi juga pada strategi lintas sektor agar pemulihan berjalan cepat dan tepat.
Skemanya mencakup penambahan alokasi TKD serta revisi anggaran kementerian dan lembaga yang berperan langsung dalam rehabilitasi serta rekonstruksi di daerah terdampak.
“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong tambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD kepada tiga provinsi dan seluruh kabupaten kota (di tiga provinsi tersebut) dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana Sumatra dapat segera direalisasikan,” kata Saan.
Dalam rapat tersebut, DPR juga menyetujui mekanisme realokasi dari pos anggaran lain untuk memperkuat pembiayaan darurat, sehingga proses pemulihan pelayanan publik dan infrastruktur dasar tidak perlu menunggu siklus anggaran tahun berikutnya.
Sektor pekerjaan umum menjadi prioritas alokasi tambahan dana, terutama untuk pemulihan jaringan infrastruktur, sarana sosial, fasilitas kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, hingga lembaga keagamaan seperti pondok pesantren dan madrasah.
“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI menyetujui dana tanggap penyaluran akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran kementerian pekerjaan umum dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah,” jelasnya.
Selain infrastruktur umum, DPR juga menyoroti percepatan renovasi 8.747 unit rumah tenaga kesehatan, agar para nakes terdampak bisa kembali tinggal di lingkungan aman dan terus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Anggaran ini guna mendukung untuk segera realisasi anggaran dari BNPB untuk percepatan renovasi untuk rumah tenaga kesehatan. Kami mendukung percepatan pencairan sebelum hari raya Idul Fitri,” pungkas Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan itu.***
