JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mencatat sebanyak 5.642 laporan pengaduan masyarakat sepanjang setahun terakhir. Angka ini menunjukkan tingginya kepercayaan publik kepada DPR sebagai wadah penyampaian aspirasi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa setiap aduan telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR untuk mendorong solusi cepat dan tepat dari pemerintah.

Dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun 2025–2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025), Puan mengungkapkan bahwa pengaduan masyarakat mencakup berbagai isu krusial.

“Masih banyak persoalan rakyat yang disampaikan langsung kepada DPR RI, baik melalui aspirasi daerah pemilihan, pengaduan publik, maupun forum-forum resmi yang disediakan oleh DPR,” ujarnya.

Data menunjukkan, rata-rata DPR menerima 15–16 aduan per hari. “Sepanjang satu tahun terakhir, DPR RI telah menerima laporan dan pengaduan masyarakat yang jumlahnya mencapai 5.642 laporan,” kata Puan.

“Kalau dibagi rata-rata per hari, terdapat 15–16 laporan pengaduan masyarakat yang dimohonkan untuk dapat dibantu penyelesaiannya.” tambahnya

Puan menekankan bahwa DPR berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan melalui rekomendasi ke pemerintah.

“Tindak lanjut rekomendasi tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen konstitusional dalam hubungan kemitraan kekuasaan yang sejajar antara lembaga legislatif dan eksekutif,” tegasnya.

Menurut Puan, aspirasi masyarakat ini mencerminkan harapan besar agar permasalahan yang dihadapi dapat segera terselesaikan melalui kebijakan negara yang responsif. DPR, kata dia, terus berupaya menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah untuk memastikan solusi yang konkret.

Rapat paripurna ini juga menjadi momen penting menjelang peringatan HUT ke-80 RI, dengan agenda yang mencakup penyampaian Nota Keuangan 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.