JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendesak pemerintah segera menyiapkan rencana cadangan rute penerbangan haji 2026 melalui wilayah Afrika. Usulan ini muncul menyusul kekhawatiran atas eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu keamanan jalur udara menuju dan dari Arab Saudi.
Marwan menekankan pentingnya opsi alternatif agar jemaah tidak terjebak menunggu lama akibat situasi yang tidak menentu. Ia menyarankan rute yang menghindari zona berisiko dengan memanfaatkan jalur laut lepas setelah transit di Afrika.
“Tidak mungkin juga jemaah berlama-lama menunggu diberangkatkan. Harus ada alternatif, umpamanya mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika,” kata Marwan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
“Jadi terbang dari Jeddah menuju Nairobi, kemudian ke arah Afrika, lalu melewati lautan lepas, tidak di pinggir-pinggir kepulauan,” sambungnya.
Menurut Marwan, pemerintah harus segera berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk maskapai penerbangan, penyedia layanan haji, serta pengelola fasilitas di Arab Saudi. Koordinasi tersebut mencakup kepastian kelanjutan layanan yang telah dibayar, seperti akomodasi hotel, konsumsi, dan fasilitas di Arafah, Muzdalifah, serta Mina (Armuzna).
“Pemerintah kita akan dorong untuk berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk terkait layanan yang sudah dibayar, seperti penerbangan, hotel, konsumsi, kemudian layanan Masyair di Armuzna,” ujarnya.
“Karena itu akan berat sekali dari sisi keuangan haji tahun depan. Jemaah yang sekarang berangkat sementara uangnya sudah habis, itu pemerintah harus berhasil meyakinkan berbagai pihak,” sambungnya.
Marwan mengakui pengalihan rute melalui Afrika kemungkinan besar akan menambah durasi penerbangan secara signifikan dibandingkan jalur langsung yang biasanya memakan waktu 6 hingga 10 jam, tergantung daerah keberangkatan. Akibatnya, biaya operasional haji berpotensi meningkat karena konsumsi bahan bakar pesawat lebih tinggi dan waktu terbang yang lebih panjang.
“Saya kira ada peningkatan biaya, karena durasi terbangnya semakin lama. Kalau selama ini 10 sampai 8 jam, atau Aceh 6 jam, itu pasti akan semakin panjang karena rute tersebut memang memutar,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa rute alternatif ini tetap harus menghindari wilayah berbahaya seperti Yaman yang selama ini tidak dilintasi penerbangan karena faktor keamanan.
“Kalau kita lihat peta, dari Afrika itu tidak bisa juga lewat di atas Yaman, karena Yaman sendiri selama ini sudah dihindari, karena di sana terus terjadi eskalasi yang tidak aman untuk diterbangi,” paparnya.
“Maka akan semakin ke kanan lagi kalau pulang dari Saudi. Atau kalau kita berangkat, pilihannya memang semakin ke kiri melewati lautan lepas,” sambungnya.
Untuk mengatasi potensi kenaikan biaya tersebut, Marwan menegaskan perlunya pembahasan ulang sumber pendanaan agar tidak membebani jemaah secara langsung. Ia menilai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki keterbatasan kemampuan finansial untuk menutupi lonjakan biaya tersebut, mengingat dana yang dikelola dirancang khusus untuk satu musim haji.
“Kalau anggarannya membengkak, kita harus berunding lagi dibebankan ke siapa. Saya kira keuangan BPKH untuk menutup atau menalangi tidak berkemampuan untuk itu, karena kemampuan keuangannya memang untuk satu perjalanan haji saja. Kalau dihabiskan, saya kira akan menjadi problem pada penyelenggaraan haji kita yang akan datang,” ungkapnya.
Usulan ini sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran nasional terhadap dampak konflik Timur Tengah terhadap penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M. Prioritas utama tetap pada keselamatan dan kelancaran ibadah jemaah Indonesia, sehingga pemerintah diharapkan segera mengevaluasi kelayakan teknis dan finansial dari skenario rute alternatif tersebut untuk meminimalkan risiko.
