TEL AVIV, ISRAEL – Sejumlah mantan pekerja propaganda Israel menggugat Direktorat Diplomasi Publik Nasional, yang dikenal dengan sebutan Ibrani Hasbara, atas tunggakan pembayaran yang mencapai jutaan shekel.
Gugatan ini diajukan oleh perusahaan swasta dan kontraktor yang mengklaim tidak pernah menerima upah atas layanan yang diberikan pada bulan-bulan awal perang Gaza, pasca-serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023.
Setidaknya dua perusahaan swasta yang terlibat dalam mendukung kampanye pencitraan Israel di luar negeri kini menuntut pembayaran dengan total mencapai dua juta shekel, atau setara dengan sekitar Rp10,8 miliar.
Perusahaan-perusahaan ini berperan penting dalam menyediakan fasilitas studio bagi para pemimpin Israel serta mendanai berbagai aktivitas kampanye di Eropa.
Salah satu perusahaan yang menggugat diketahui menyediakan studio untuk wawancara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Perusahaan tersebut menuntut lebih dari setengah juta shekel (sekitar Rp2,7 miliar) atas pekerjaan yang hingga kini belum dibayar.
Sementara itu, perusahaan lain bernama Intellect mengajukan tuntutan lebih besar, yakni di atas 1,5 juta shekel (sekitar Rp8,2 miliar). Gugatan ini ditujukan kepada kantor Perdana Menteri Israel, yang membawahi langsung direktorat Hasbara.
Menurut laporan media bisnis Israel, Calcalist, yang dikutip oleh Middle East Eye, lonjakan kebutuhan propaganda terjadi segera setelah 7 Oktober. Direktorat Hasbara yang kekurangan staf kemudian merekrut puluhan aktivis dan kontraktor independen. Menariknya, sebagian besar dari mereka tidak dipekerjakan secara resmi oleh negara, melainkan melalui perusahaan kontraktor swasta.
“Dengan demikian, perusahaan produksi swasta menjadi saluran pembayaran bagi mereka yang mewakili Israel di luar negeri,” tulis laporan tersebut.
Praktik ini kemudian menimbulkan masalah ketika pembayaran mandek. Kantor Perdana Menteri Israel mengakui adanya kejanggalan dalam proses tersebut. Dalam pernyataannya, kantor PM menyebutkan terdapat “ketidakteraturan dalam praktik kontrak di direktorat diplomasi publik.” Namun, pihaknya enggan berkomentar lebih lanjut dengan alasan proses hukum yang sedang berlangsung.
Konflik ini menyoroti pengelolaan dana besar untuk kampanye Hasbara yang digalakkan sejak perang Gaza meletus. Selain Direktorat Hasbara, upaya diplomasi publik juga dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Urusan Diaspora Israel. Kedua kementerian tersebut diketahui mengalokasikan dana signifikan untuk menyebarkan narasi pemerintah Israel terkait perang di Gaza.
Pada September tahun lalu, pemerintah Israel bahkan menyetujui tambahan anggaran sebesar 150 juta shekel (sekitar Rp816 miliar) untuk upaya Hasbara di Kementerian Luar Negeri. Dana tersebut menambah anggaran existing sebesar 520 juta shekel (sekitar Rp2,8 triliun) yang diambil dari anggaran pendidikan tinggi.
Upaya pencitraan terus digencarkan. Pada Juni 2024, Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli memimpin kampanye Hasbara yang menyasar sejumlah kampus di Amerika Serikat.
Setahun kemudian, pada Mei 2025, kementeriannya kembali menggelontorkan dana hingga satu juta shekel (sekitar Rp5,4 miliar) kepada pemerintah kota permukiman untuk menjalankan kampanye serupa, baik di dalam negeri Israel maupun di luar negeri.
