JAKARTA – Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menanggapi keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai haram. Ia menyatakan menghormati keputusan tersebut dan memilih tidak memberikan komentar lebih jauh karena persoalan itu berada di luar kewenangannya.
Fatwa tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
“Ya terserah aja. Perspektif MUI ya kita hargai aja. Kita enggak mau masuk ke zona yang kita tidak kuasai ya,” ujar Sarmuji di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menperin Sebut Pergeseran Pasar Hal Biasa
Saat ditanya mengenai potensi dampak fatwa MUI terhadap industri vape, Sarmuji mengatakan setiap produk memiliki pangsa pasar dan konsumen loyal masing-masing.
Menurutnya, perubahan pilihan konsumen merupakan hal yang lazim terjadi dalam dunia industri. Pergeseran pasar juga dapat berlangsung karena berbagai faktor, bukan semata-mata akibat terbitnya fatwa MUI.
“Ya kan semua punya pangsa pasar sendiri. Ada yang loyal, ada yang mungkin memperhatikan fatwa MUI, ya silakan aja. Kalau kita kan total industri sebenarnya. Kan ada alih apa namanya? Perpindahan itu akan ada, selalu selalu akan ada, dengan atau tanpa fatwa MUI sekalipun,” terang Sarmuji.
Ia menambahkan, perubahan perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan atau larangan dari institusi tertentu. Sarmuji mencontohkan adanya larangan penggunaan vape bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
“Jadi kalau ada dilarang di sini pasti yang lain juga akan tumbuh begitu. Jadi itu biasa saja semuanya. Ya kita hargailah, intinya kita hargai fatwa MUI,” katanya.
Meski demikian, Sarmuji mengaku Kementerian Perindustrian belum pernah menggelar pertemuan dengan pelaku industri vape. Karena itu, pihaknya belum mengetahui secara terperinci persoalan yang tengah dihadapi perusahaan-perusahaan di sektor tersebut.
“Belum, belum. Kita belum pernah bertemu dengan industri vape ya, Pak Dirjen ya? Belum pernah. Jadi kita belum tahu juga persoalan-persoalan apa sebenarnya yang menimpa pabrik, kita belum tahu secara betul,” pungkasnya.
MUI Haramkan Penggunaan hingga Perdagangan Vape
Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI resmi menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Dalam ketetapan tersebut, MUI menyatakan penggunaan vape, penyalahgunaannya untuk konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya, serta kegiatan produksi dan perdagangan vape berstatus haram.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama dampak penggunaan rokok elektrik terhadap kesehatan dan lingkungan.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Dalam fatwa tersebut, rokok elektrik dijelaskan sebagai perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan uap yang kemudian dihirup oleh penggunanya.
MUI juga menyoroti kandungan nikotin yang bersifat adiktif dan dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh.
Ketentuan fatwa tidak hanya menyasar pengguna. MUI juga menyatakan penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai tindakan haram. Aktivitas memproduksi maupun memperjualbelikan rokok elektrik juga termasuk dalam ketentuan tersebut.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” kata Niam.
