JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengevaluasi persebaran dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pulau Jawa melalui sistem penilaian atau grading terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan jumlah dapur dengan kebutuhan penerima manfaat sekaligus memperluas pemerataan layanan di setiap wilayah.
Pulau Jawa menjadi wilayah pertama yang masuk dalam evaluasi karena jumlah dapur SPPG di sejumlah daerah dinilai cukup padat. Melalui pemetaan tersebut, BGN ingin memastikan keberadaan dapur MBG lebih proporsional, sehingga kapasitas produksi dan jangkauan distribusinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, mengatakan sistem *grading* menjadi instrumen untuk mengukur kesesuaian jumlah SPPG dengan kebutuhan penerima manfaat di masing-masing wilayah.
Menurut dia, penataan diperlukan agar setiap dapur dapat menjalankan pelayanan secara optimal, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas makanan, maupun penerapan standar keamanan pangan.
“Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat. Setiap dapur beroperasi harus mampu memberikan pelayanan secara optimal, sisi kapasitas produksi, kualitas makanan, terutama pemenuhan standar keamanan pangan,” kata Prima dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Melalui evaluasi tersebut, BGN berupaya membangun pola distribusi layanan MBG yang lebih seimbang. Sebab, keberadaan dapur yang terkonsentrasi di satu wilayah perlu disesuaikan dengan jumlah sasaran penerima manfaat, sementara daerah lain juga membutuhkan dukungan layanan pemenuhan gizi.
Karena itu, penilaian SPPG tidak hanya melihat jumlah dapur yang telah beroperasi, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan produksi dan jangkauan pelayanan masing-masing unit.
Beberapa indikator yang menjadi bahan evaluasi meliputi kapasitas produksi dapur, cakupan titik distribusi, serta kesesuaian jumlah penerima manfaat di wilayah operasional. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah penataan dan mengevaluasi efektivitas operasional SPPG.
Prima menegaskan, pemerataan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penataan tersebut. BGN ingin memastikan ketersediaan dapur MBG tidak hanya terkonsentrasi di daerah tertentu, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan penerima manfaat di wilayah yang masih memerlukan pelayanan.
“Jangan sampai terdapat wilayah dengan jumlah SPPG yang terlalu padat. Sementara, di wilayah lain masih terdapat kebutuhan penerima manfaat yang belum terlayani secara optimal,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, BGN akan mengacu pada data dan kondisi faktual di lapangan. Pendekatan tersebut diharapkan membuat proses evaluasi lebih terukur, sehingga kebijakan penataan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Pemilihan Pulau Jawa sebagai tahap awal juga menjadi bagian dari upaya BGN memetakan kepadatan dapur SPPG secara lebih menyeluruh. Hasil evaluasi nantinya diharapkan dapat menjadi landasan dalam menyelaraskan kapasitas pelayanan dengan kebutuhan penerima manfaat.
Selain mendorong pemerataan distribusi, penataan ini diarahkan untuk menjaga konsistensi kualitas makanan dan penerapan standar keamanan pangan. Dengan demikian, penguatan layanan MBG tidak hanya bertumpu pada jumlah dapur yang beroperasi, tetapi juga pada kemampuan setiap SPPG memenuhi kebutuhan penerima manfaat.
Melalui sistem grading, BGN menargetkan pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih efektif, merata, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Penyesuaian sebaran dapur diharapkan mendukung jangkauan pelayanan gizi yang lebih inklusif di berbagai wilayah.
