JAKARTA — Penahanan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jabatan bukan tameng hukum. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan tidak ada pihak yang kebal hukum.
Syahganda menilai pengusutan kasus yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri itu menjadi bukti komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam menegakkan hukum secara adil. Menurutnya, jabatan maupun kewenangan tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk terbebas dari pertanggungjawaban hukum.
“Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan,” ujar Syahganda dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Kasus tersebut mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data elektronik. Selain Listyo Sigit, dua nama lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Penyidik menduga tindakan tersebut dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam ketentuan internal kepolisian.
Salah satu sasaran penyadapan diduga merupakan nomor telepon Presiden Prabowo. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, aktivis organisasi masyarakat, hingga pengusaha.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Penyidik juga menyita 11 telepon seluler, satu unit iPad, serta empat flashdisk sebagai barang bukti.
Ketiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Mereka dijerat sejumlah ketentuan pidana terkait penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan pengelolaan informasi elektronik secara melawan hukum.
Syahganda menilai pengungkapan perkara tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pejabat negara dan aparatur birokrasi agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia menekankan bahwa fasilitas dan kekuasaan yang melekat pada jabatan publik pada dasarnya berasal dari rakyat.
Karena itu, seluruh kewenangan tersebut harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Di luar persoalan penegakan hukum, Syahganda juga menyampaikan sejumlah kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, terutama petani dan nelayan. Ia menyebut kedua kelompok tersebut memiliki peran penting dalam menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil diwujudkan melalui sejumlah program, antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, program Perlindungan Sosial (Perlinsos), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta penyempurnaan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sektor pertanian, pemerintah juga melakukan penyederhanaan regulasi untuk mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini dihadapi petani. Salah satu kebijakan yang disoroti adalah pemangkasan berbagai aturan terkait distribusi pupuk bersubsidi agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Syahganda menyebut kebijakan tersebut turut tercermin dalam peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang telah mencapai angka 132. Angka itu, menurutnya, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pencatatan.
Selain perbaikan sektor pertanian, pemerintah juga mengklaim mencatat kemajuan dalam upaya mencapai swasembada pangan. Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Indonesia disebut telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas.
Produksi beras nasional juga diklaim berada pada tingkat tertinggi dalam sejarah, dengan posisi cadangan beras nasional yang semakin kuat.
Meski demikian, Syahganda mengingatkan bahwa berbagai capaian tersebut tidak boleh membuat masyarakat cepat berpuas diri. Ia menilai keberlanjutan pembangunan membutuhkan kerja bersama dan persatuan seluruh elemen bangsa.
“Perjuangan belum selesai. Persatuan adalah modal terbesar kita,” pungkasnya.
