MANILA, FILIPINA – Filipina diwarnai gelombang unjuk rasa pekan ini menyusul dugaan korupsi besar dalam proyek pengendalian banjir senilai miliaran peso. Sejumlah kelompok masyarakat turun ke jalan menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan pelaku korupsi, setelah laporan audit mengungkap proyek cacat yang tetap dibayar penu
Menurut laporan dari Komisi Audit (COA), lima laporan audit penipuan (Fraud Audit Reports/FAR) telah diserahkan ke Ombudsman terkait proyek di Kantor Teknik Distrik 1, Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) di Bulacan. Perusahaan-perusahaan seperti Wawao Builders, St. Timothy Construction, dan SYMS Construction Trading terlibat, dengan nilai kontrak mencapai PHP 151,24 juta (sekitar Rp 43 miliar) untuk Wawao Builders dan PHP 135,69 juta (Rp 38 miliar) untuk St. Timothy Construction Corporation.
Pemeriksaan lapangan menunjukkan banyak proyek yang tidak selesai atau rusak parah, meskipun klaim penyelesaian mencapai 100 persen.
Kemarahan publik semakin memanas setelah warga menyerbu rumah kontraktor Sarah Discaya, yang menangani lima proyek pengendalian banjir di Calumpit dan Baliuag.
Insiden ini menjadi simbol frustrasi masyarakat terhadap birokrasi yang korup, terutama di tengah musim banjir yang sering melanda negara kepulauan tersebut.
Demonstrasi anti-korupsi di Filipina ini diharapkan melibatkan ribuan peserta dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, buruh transportasi, dan organisasi sipil.
Jadwal Aksi Demo Anti-Korupsi di Filipina
Untuk memastikan koordinasi dan keselamatan, berikut rincian jadwal utama protes sepanjang pekan ini:
15 September 2025:
Universitas Filipina (UP) Cebu menggelar demonstrasi pukul 08.00 di Gorordo Avenue. Acara ini terbuka untuk staf, mahasiswa, dan fakultas.
17–19 September 2025:
Kelompok transportasi MANIBELA akan menggelar aksi berturut-turut, menyoroti dampak korupsi terhadap kemiskinan dan bencana alam.
21 September 2025:
Puncaknya, “Bilyon People March” atau aksi Bayan di Rizal Park (Luneta) mulai pukul 09.00, diikuti oleh berbagai organisasi nasional termasuk kelompok pemuda.
Aksi-aksi ini mengingatkan pada demonstrasi bersejarah pada 1986, ketika gerakan People Power berhasil menggulingkan rezim Ferdinand Marcos.
Saat ini, tuntutan utama mencakup transparansi dana publik dan hukuman tegas bagi pelaku korupsi.
Pernyataan Resmi dari Para Penggerak
Para koordinator protes menyuarakan solidaritas dan tuntutan keadilan. Dalam undangan resmi, University of the Philippines menyatakan:
“Staf UP Cebu, mahasiswa, dan fakultas diundang untuk berpartisipasi dalam ekspresi kolektif kewaspadaan, solidaritas, dan pelayanan kepada masyarakat di halaman UP Cebu di sepanjang Gorordo Avenue pukul 08.00 pagi.”
Sementara itu, MANIBELA mengecam keras praktik korupsi dengan pernyataan:
“Tidak dapat diterima bahwa hal-hal ini terjadi sementara kita terperosok dalam kemiskinan dan bencana yang disebabkan oleh pencurian mereka.”
Bagong Alyansang Makabayan (Bayan), sebagai penyelenggara acara utama, menegaskan:
“Bayan akan memobilisasi pasukannya di Luneta pada pagi hari untuk bergabung dengan berbagai kelompok, menuntut kebenaran, tanggung jawab, dan keadilan terhadap dalang pelaku skandal pengendalian banjir dan korupsi skala besar dalam birokrasi.”
Demo anti-korupsi Filipina ini berpotensi menjadi momentum perubahan, terutama di tengah isu banjir yang semakin parah akibat perubahan iklim. Pemerintah Filipina di bawah Presiden Ferdinand Marcos Jr. dihadapkan pada tekanan untuk segera menyelesaikan investigasi dan mereformasi sistem pengadaan proyek publik.
