JAKARTA – APBN 2026 resmi disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-5 pada Selasa, 23 September 2026, sekaligus menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pertama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan total belanja negara mencapai Rp3.842,7 triliun, pendapatan Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68% terhadap PDB, APBN 2026 dianggap menandai arah baru kebijakan fiskal nasional.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan dukungan penuh terhadap rancangan APBN yang diklaim mampu mempercepat pertumbuhan sekaligus menjaga pemerataan ekonomi.
Menurutnya, desain anggaran tersebut tidak hanya mendorong peran sektor swasta sebagai motor utama, tetapi juga langsung menyentuh kebutuhan masyarakat lewat program prioritas.
“Postur APBN 2026 memang disusun secara ekspansif, namun tetap dalam koridor disiplin fiskal yang menjaga defisit di bawah 3% sesuai dengan amanat UU.”
“Kami mendukung pemerintah yang ingin menjadikan APBN 2026 sebagai katalisator untuk mendorong mesin pertumbuhan sektor swasta, sekaligus menyasar langsung perekonomian rakyat melalui program-program strategis nasional,” ujar Budisatrio.
Delapan Agenda Prioritas APBN 2026
APBN 2026 diarahkan untuk mendukung delapan agenda besar pemerintah, mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan desa dan koperasi.
Menurut Budisatrio, fokus ini akan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
Ia menegaskan, efektivitas APBN hanya bisa dirasakan jika pengelolaan dilakukan dengan disiplin dan transparan.
“Pada penerapannya nanti, APBN 2026 harus dikelola dan dikawal agar setiap rupiah dibelanjakan secara tepat sasaran, akuntabel, transparan, efisien, dan terserap optimal,” jelasnya.
Isu Transfer ke Daerah dan Program Strategis
Terkait turunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dibandingkan outlook APBN 2025, Budisatrio menilai perlu melihat gambaran secara menyeluruh.
Ia menekankan, belanja pemerintah pusat yang akan mengalir ke daerah melalui program strategis justru mencapai Rp1.376,9 triliun.
Anggaran itu mencakup program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, bantuan pendidikan PIP dan KIP Kuliah, dukungan kesehatan JKN, hingga subsidi KUR, pupuk, dan energi.
“Penurunan TKD tidak bisa dibaca secara parsial. Justru melalui UU APBN 2026 total belanja pemerintah pusat yang mengalir ke daerah hampir mencapai dua kali lipat angka TKD, yaitu Rp1.376,9 triliun.”
“Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan tetap berangkat dari daerah, melalui program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” jelas Budisatrio.
DPR Fokus Kawal Implementasi
Fraksi Gerindra memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program strategis pemerintah.
Menurut Budisatrio, pengawasan akan difokuskan pada penyerapan anggaran dan eksekusi program agar manfaatnya benar-benar terasa di masyarakat.
“Saya telah menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra dari setiap Komisi untuk turun langsung dan mengawal implementasi program strategis.”
“Hal ini dilakukan agar penyerapan anggaran dapat berdampak pada peningkatan produktivitas ekonomi, pembukaan lapangan kerja berkualitas, dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan,” tutupnya.***
