BANDUNG — Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang berlangsung pada Jumat (16/5/2025) diwarnai aksi walk out yang dilakukan oleh seluruh anggota Fraksi PDIP. Keputusan tersebut diambil setelah adanya kekecewaan terhadap pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi di acara Musrenbang di Cirebon, yang dianggap oleh PDIP telah merendahkan marwah dan peran legislatif.
Aksi walk out dimulai setelah anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, melakukan interupsi saat rapat dimulai. Dalam interupsinya, Doni menyatakan kekecewaannya terhadap pernyataan Gubernur Dedi yang menurutnya mendiskreditkan lembaga DPRD dan anggotanya. Doni mengutip ucapan Gubernur yang disampaikan sembilan hari sebelumnya, yang dianggap tidak menghargai peran DPRD dalam proses pembuatan peraturan daerah (Raperda).
“Beliau menyampaikan pernyataan yang saya anggap mendiskreditkan lembaga DPRD Jawa Barat dan masing-masing anggota DPRD. Seolah-olah gubernur tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD,” kata Doni dalam interupsinya.
Menurut Doni, dalam penyusunan peraturan daerah, peran legislatif sangat penting. Ia menegaskan bahwa pemerintah, dalam hal ini Gubernur Dedi Mulyadi, tidak bisa menjalankan pemerintahan sendirian tanpa melibatkan DPRD. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan pandangan terhadap Raperda yang sedang dibahas, Doni meminta klarifikasi langsung dari Gubernur.
“Saya berharap sebelum kita menyampaikan pandangan, harus ada klarifikasi dari gubernur. Kita harus ada etika, saling menghargai,” ujarnya.
Tuntutan klarifikasi tersebut tidak dipenuhi, dan akhirnya, anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil Ketua DPRD Ono Surono, memilih untuk walk out dari ruang rapat paripurna sebagai bentuk protes. Memo Hermawan, anggota lain dari Fraksi PDIP, kemudian mengajak rekan-rekannya untuk meninggalkan rapat.
“Saya meminta fraksi PDIP untuk keluar, termasuk Bapak Ono. Jangan ikut rapat paripurna sampai hubungan eksekutif-legislatif baik,” tegas Memo, diikuti oleh langkah meninggalkan ruang rapat oleh seluruh anggota Fraksi PDIP.
Sementara itu, rapat paripurna tersebut tetap dilanjutkan meskipun tanpa kehadiran Fraksi PDIP, dengan para anggota fraksi lainnya tetap menyampaikan pandangan terhadap Raperda yang dibahas.
