WASHINGTON – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan langkah teknis implementasi kerja sama strategis Indonesia–Amerika Serikat dari Washington, Jumat (20/2/2026) pagi waktu setempat, sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump.
Dalam penjelasan terperinci, Bahlil menegaskan sektor ESDM akan mengalokasikan sekitar US$15 miliar untuk pembelian energi dari Amerika Serikat sebagai bagian penyeimbang neraca perdagangan, dengan komposisi BBM jadi, LPG, dan crude oil tanpa menambah total volume impor nasional.
Langkah ini disebut sebagai reposisi sumber pasokan energi global Indonesia, bukan ekspansi impor, sehingga struktur neraca komoditas tetap stabil namun titik asal pembelian bergeser dari sejumlah negara Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika ke pasar Amerika Serikat.
Ia menambahkan, bahwa dalam perjanjian tersebut telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka kita dari sektor SDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar 15 miliar US dolar.”
Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini murni realokasi mitra dagang dengan prinsip keekonomian yang saling menguntungkan kedua negara.
“15 miliar US dolar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor, namun kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara,” tegasnya.
Strategi LPG dan Tahap Eksekusi 90 Hari
Indonesia saat ini mengimpor sekitar 7 juta ton LPG per tahun, dengan sebagian sudah berasal dari Amerika Serikat dan akan ditingkatkan volumenya dalam skema baru ini.
Bahlil memastikan implementasi dimulai segera setelah masa 90 hari rampung sesuai arahan Presiden.
“Dalam catatan kami, begitu kami mendapat arahan dari Bapak Presiden Prabowo, begitu 90 hari ke depan sudah selesai, maka langsung kita mulai tahapan eksekusi,” katanya.
Investasi Mineral Kritis: Hilirisasi Tetap Prioritas
Selain energi fosil, pemerintah membuka ruang investasi Amerika Serikat di sektor mineral kritikal seperti nikel dan logam tanah jarang, namun tetap berlandaskan asas politik dan ekonomi bebas aktif.
Model kerja sama mengacu pada praktik yang sudah berjalan bersama Freeport-McMoRan yang membangun smelter tembaga senilai hampir US$4 miliar di Indonesia.
“Jadi jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Enggak,” tegas Bahlil.
Ia memperjelas, “Yang dimaksudkan di sini adalah mereka setelah melakukan pemurnian, kemudian hasilnya bisa diekspor, biar clear nih, biar tidak ada salah interpretasi.”
Pemerintah juga telah memetakan wilayah tambang prospektif untuk ditawarkan kepada investor baru demi menjaga kesinambungan hubungan bilateral dan keberlanjutan industri.
Perpanjangan Freeport dan Tambahan 12% Saham Negara
Sorotan utama lainnya adalah rencana perpanjangan operasi Freeport di Timika, Papua, dengan tambahan 12% saham untuk negara tanpa biaya akuisisi saham.
Saat ini Indonesia menguasai 51% saham, dan dengan tambahan 12% maka kepemilikan menjadi 63% hingga 2041, dengan sebagian porsi dialokasikan untuk pemerintah daerah Papua penghasil tambang.
Produksi Freeport sebelum insiden terakhir mencapai 3,2 juta ton konsentrat tembaga per tahun yang menghasilkan sekitar 900 ribu ton tembaga serta 50–60 ton emas, dan puncak produksi diproyeksikan sekitar 2035.
“Dengan demikian maka pada tahun 2041 negara akan mendapatkan saham 51 + 12% berarti 63,” jelas Bahlil.
Ia menekankan bahwa negosiasi tetap mengedepankan kepentingan nasional sesuai amanat konstitusi.
“Sudah barang tentu dalam bernegosiasi kami akan mengedepankan kepentingan negara lebih ke depan,” tegasnya.
Mandatori Etanol dan Ekspansi ExxonMobil
Dalam strategi ketahanan energi, pemerintah akan menerapkan pencampuran etanol dalam bensin secara mandatori guna membuka peluang industri domestik, sembari membuka opsi impor sementara hingga kapasitas produksi nasional mencukupi.
Di sisi lain, komunikasi juga dilakukan dengan ExxonMobil yang telah beroperasi lebih dari satu abad di Indonesia dan mencatat lifting 170–185 ribu barel per hari.
Pemerintah berencana memperpanjang kontrak hingga 2055 dengan tambahan investasi sekitar US$10 miliar, dengan pembahasan teknis termasuk skema cost recovery yang segera dirampungkan.
Bangun Kepercayaan dan Prinsip Win-Win
Bahlil menegaskan keseluruhan langkah ini bertujuan membangun kepercayaan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat.
“Perjanjian ini tidak boleh menguntungkan salah satu pihak saja, tapi harus semua pihak merasakan keuntungan daripada perjanjian ini,” tandasnya.
Implementasi cepat pasca 90 hari menjadi kunci agar kerja sama energi, mineral kritikal, serta investasi hulu migas berjalan simultan dan memberikan dampak nyata terhadap neraca perdagangan, penerimaan negara, serta penciptaan lapangan kerja nasional.***
