JAKARTA – Kerusuhan anti-pemerintah di Iran berkembang pesat di tengah meningkatnya tekanan internasional, memperlihatkan ketidakmampuan para pemimpin ulama mengatasi apa yang kian dipandang sebagai krisis legitimasi di jantung Republik Islam.
Aksi protes yang bermula di Teheran bulan lalu kini telah menjalar ke seluruh 31 provinsi di Iran. Meski demikian, eskalasinya belum menyamai gelombang demonstrasi besar pada 2022–2023 yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini saat ditahan aparat karena dugaan pelanggaran aturan berpakaian Islam.
Gelombang terbaru diawali oleh kemarahan para pedagang di Grand Bazaar Teheran akibat anjloknya nilai tukar rial. Seiring waktu, protes meluas dan melibatkan kelompok lain, dengan dominasi pria muda—berbeda dengan protes Amini yang banyak digerakkan oleh perempuan dan anak perempuan.
Badan Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat melaporkan sedikitnya 34 demonstran dan empat personel keamanan tewas, sementara sekitar 2.200 orang ditangkap. Para analis menilai angka tersebut mencerminkan kekecewaan yang lebih dalam terhadap tatanan Syiah yang berkuasa.
Pemerintah Iran juga memberlakukan pemadaman internet nasional pada Kamis, yang menurut pemantau jaringan NetBlocks berlanjut hingga Jumat. Langkah ini bertepatan dengan seruan dari luar negeri untuk meningkatkan tekanan jalanan, termasuk ajakan dari Reza Pahlavi, putra shah terakhir Iran yang digulingkan dalam Revolusi Islam 1979.
“Keruntuhan ini bukan hanya pada rial, tetapi juga pada kepercayaan,” kata Alex Vatanka, direktur Program Iran di Middle East Institute di Washington D.C.
Di dalam negeri, otoritas mencoba menerapkan strategi ganda. Protes yang dipicu persoalan ekonomi disebut sah dan akan ditanggapi melalui dialog, sementara demonstrasi lain dibubarkan dengan gas air mata di tengah bentrokan keras di jalanan.
Hampir lima dekade setelah Revolusi Islam, jurang antara agenda para pemimpin agama dan aspirasi generasi muda kian melebar. Banyak warga muda merasa prioritas negara tidak lagi sejalan dengan kebutuhan mereka.
“Saya hanya ingin menjalani hidup yang damai dan normal… Sebaliknya, mereka (para penguasa) bersikeras pada program nuklir, mendukung kelompok bersenjata di kawasan, dan mempertahankan permusuhan terhadap Amerika Serikat,” kata Mina (25 tahun) kepada Reuters melalui sambungan telepon dari Kuhdasht, Provinsi Lorestan.
“Kebijakan-kebijakan itu mungkin masuk akal pada tahun 1979, tapi tidak lagi hari ini. Dunia sudah berubah,” ujar lulusan universitas yang kini menganggur tersebut.
Demonstran Menguasai Jalanan
Seorang mantan pejabat senior dari kubu reformis menilai pilar ideologi utama Republik Islam—mulai dari kewajiban hijab hingga arah kebijakan luar negeri—tak lagi relevan bagi warga berusia di bawah 30 tahun, yang mencakup hampir setengah populasi Iran.
“Generasi muda tidak lagi percaya pada slogan-slogan revolusioner — mereka ingin hidup bebas,” katanya.
Hijab, yang menjadi isu sentral dalam protes Mahsa Amini, kini diterapkan secara tidak merata. Banyak perempuan Iran secara terbuka menolak mengenakannya di ruang publik, menantang norma yang selama ini melekat pada identitas Republik Islam.
Dalam aksi protes terkini, kemarahan juga diarahkan pada dukungan Teheran terhadap kelompok militan regional. Para demonstran meneriakkan slogan “Bukan Gaza, bukan Lebanon, hidupku untuk Iran”, yang mencerminkan frustrasi terhadap prioritas kebijakan pemerintah.
