JAKARTA – Puluhan ribu warga Australia meluapkan kemarahan publik dengan menandatangani petisi daring yang menuntut Perdana Menteri Anthony Albanese segera mundur dari jabatannya menyusul tragedi berdarah di Bondi Beach.

Petisi itu mencuat setelah serangan teror di kawasan wisata populer Sydney tersebut menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai puluhan korban lainnya, sehingga memicu guncangan nasional.

Serangan mematikan tersebut disebut secara khusus menyasar komunitas Yahudi, yang kemudian memperkuat sorotan publik terhadap isu keamanan nasional dan perlindungan minoritas.

Petisi yang diunggah melalui platform Change.org itu telah mengumpulkan lebih dari 67.000 tanda tangan dan menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan pemerintahan Australia saat ini.

Dalam narasinya, penembakan massal di Bondi disebut sebagai tragedi mengejutkan yang dinilai mencerminkan lemahnya langkah pencegahan negara terhadap ancaman kekerasan, dilansir dari Sky News Australia, Selasa (23/12/2025).

Para penandatangan mengingatkan bahwa Anthony Albanese terpilih dengan janji membawa Australia menuju masa depan yang lebih aman dan stabil bagi seluruh warganya.

Namun, sebagian besar pendukung petisi menilai janji tersebut gagal diwujudkan, terutama dalam menangani persoalan keamanan publik dan kekerasan bersenjata.

Petisi tersebut secara tegas menuding Anthony Albanese tidak efektif dalam mengendalikan kekerasan senjata yang terus menghantui ruang publik Australia.

Selain itu, kebijakan migrasi massal pemerintah juga menjadi sasaran kritik karena dianggap tidak sejalan dengan aspirasi mayoritas masyarakat.

Dokumen petisi itu menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi, Australia wajib menjunjung tinggi suara rakyat dalam setiap arah kebijakan nasional.

Jika kepemimpinan dinilai tidak lagi mencerminkan kehendak publik, perubahan di pucuk pemerintahan dianggap sebagai langkah yang sah dan diperlukan.

Para penggagas petisi menuntut pemerintahan yang lebih bertanggung jawab dengan keselamatan warga sebagai prioritas utama di atas kepentingan politik.

Kebijakan pengendalian senjata dan imigrasi juga diminta dirumuskan secara jelas melalui konsultasi publik yang transparan dan perdebatan terbuka.

Tekanan politik terhadap pemerintah semakin kuat setelah sejumlah tokoh publik turut melontarkan kritik keras dan menilai respons negara atas tragedi Bondi Beach terlalu lemah.***