JAKARTA – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) menggagas langkah strategis untuk mengembangkan potensi empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil sebagai pusat industri pariwisata halal.
Keempat pulau tersebut, yakni Pulau Mangkir Ketek, Mangkir Gadang, Lipan, dan Pulau Panjang, ditawarkan kepada investor Timur Tengah untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata berstandar global.
Langkah ini diharapkan dapat mengerek perekonomian daerah sekaligus memanfaatkan sumber daya alam Aceh secara maksimal.
Keempat pulau ini sebelumnya sempat menjadi sorotan akibat polemik kepemilikan dengan Sumatera Utara. Namun, sengketa tersebut telah diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang memastikan pulau-pulau tersebut sah menjadi bagian wilayah administrasi Aceh. Kini, dengan status kepemilikan yang jelas, Mualem bergerak cepat untuk mengundang investasi asing guna mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.
Dialog Investasi dengan Dubes Timur Tengah
Mualem menyampaikan rencana ambisius ini dalam sebuah dialog investasi yang diinisiasi oleh Duta Besar Uni Emirat Arab, Abdulla Salem Al Dhaeri. Acara tersebut turut dihadiri oleh Duta Besar Bahrain, Yordania, Palestina, Bosnia, dan Bulgaria. Dalam forum tersebut, Mualem menegaskan fokusnya pada pengembangan industri pariwisata halal dan infrastruktur pendukungnya.
“Pemerintah Aceh terus memastikan investasi dari Timur Tengah ke Aceh terealisasi dan ini merupakan salah satu prioritas Pemerintah Aceh,” ujar Mualem, seperti dikutip dari laporan resmi.
Ia menambahkan bahwa investasi ini tidak hanya terbatas pada sektor pariwisata, tetapi juga mencakup industri lain seperti parfum, perikanan, dan pertanian, yang memiliki bahan baku melimpah di Aceh. “Kita tadi bicara investasi pada tingkat membangun industri, seperti industri pariwisata halal, industri parfum, perikanan, pertanian dan industri lainnya. Aceh kaya akan sumber bahan bakunya,” jelas Mualem.
Kunjungan Investor Timur Tengah ke Aceh
Hasil dari dialog tersebut adalah kesepakatan untuk menggelar kunjungan khusus para duta besar dan investor Timur Tengah ke Aceh pada Oktober 2025. Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju realisasi investasi, bukan sekadar wacana. Mualem optimistis bahwa kerja sama ini akan membawa dampak nyata bagi perekonomian masyarakat Aceh.
“Kita lihat nanti (fokus ke Migas atau Pariwisata), yang jelas pulau itu banyak peminatnya terutama dari Timur Tengah,” kata Mualem usai mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh, pada 18 Juni lalu.
Potensi Empat Pulau dan Visi Industri Halal Global
Keempat pulau di Aceh Singkil memiliki potensi besar, mulai dari keindahan alam hingga sumber daya alam seperti migas, perkebunan, dan perikanan. Mualem menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen untuk mengelola semua potensi tersebut secara mandiri. “Apa yang ada di pulau tersebut semuanya, migas, rumput, kelapa, biawak semua kita kelola semuanya,” ungkapnya dengan tegas.
Visi besar Mualem adalah menjadikan Aceh sebagai pusat industri halal bertaraf internasional, mengadopsi model yang telah sukses di negara-negara Timur Tengah. Infrastruktur menjadi prioritas utama untuk mendukung investasi ini, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan dan investor global.
Dampak Positif bagi Masyarakat Aceh
Pengembangan empat pulau ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Dengan fokus pada industri halal, Aceh berpeluang menjadi destinasi unggulan bagi wisatawan Muslim dari seluruh dunia, sekaligus memperkuat identitas budaya dan agama di wilayah tersebut.
Mualem berharap rencana investasi ini dapat terealisasi dalam waktu dekat. “Mualem berharap tahun ini rencana realisasi investasi Timur Tengah di Aceh sudah jelas dan terarah, bukan hanya dialog dan wacana investasi, tapi kerjasama konkrit,” tegasnya.
Latar Belakang Polemik Kepemilikan Pulau
Sebelum menjadi magnet investasi, keempat pulau ini sempat memicu ketegangan antara Aceh dan Sumatera Utara. Polemik berawal dari keputusan Kementerian Dalam Negeri yang mengalihkan status pulau-pulau tersebut ke Sumatera Utara pada 2025. Keputusan ini memicu protes keras dari masyarakat dan pemerintah Aceh, yang mengklaim kepemilikan berdasarkan dokumen historis sejak 1992.
Akhirnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas secara virtual pada 17 Juni 2025, yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Dalam rapat tersebut, Prabowo menetapkan bahwa keempat pulau tersebut secara sah masuk wilayah administrasi Aceh.
Dengan status kepemilikan yang telah jelas dan rencana investasi yang mulai terarah, Aceh kini berada di jalur untuk menjadi destinasi wisata halal kelas dunia. Langkah Mualem ini tidak hanya menunjukkan kepekaan terhadap potensi daerah, tetapi juga kemampuan untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Jika terealisasi, proyek ini berpotensi menjadikan Aceh sebagai model pengembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.
